Ganjar Sebut Yasonna Laoly Lebih Tahu Penganggaran e-KTP

oleh
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo mencatut rekannya di PDIP yang juga bekas Wakil Ketua Banggar Yasonna H Laoly seputar embahasan anggaran e-KTP di Senayan.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo perlahan mulai buka suara soal teknis pembahasan e-KTP di Badan Anggaran.  Ganjar menyebut rekannya di PDI Perjuangan, Yasonna Hamonangan Laoly lebih memahami proses penganggaran e-KTP karena ikut mengawal pembahasannya hingga tuntas.

Saat pemabahasan proyek e-KTP di DPR, Yasonna Hamonangan Laoly merupakan Anggota Komisi Pemerintahan dan WAkil Ketua Badan Anggaran. Sekarang dia menjabat Menteri Hukum dan HAM.

“Kalau tidak salah ya mereka anggota Komisi II yang duduk di banggar, sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata Ganjar saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Selain Yasonna, disebut juga nama kader Partai Hanura Miryam S. Haryani, kader Partai Demokrat Ignatius Mulyono; kader PDIP Alexander Litaay; kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno; kader Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa dan Mustokoweni Murdi; serta kader Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati.

Menurut Ganjar, para politisi itu bertugas mengawal dan membahas anggaran proyek yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR. Proyek yang dibahas tak hanya e-KTP, tapi juga program lainnya.

Tim pengawal ini, kata Ganjar, adalah bentuk tanggung jawab moral dan representasi Komisi Pemerintahan DPR agar program berjalan sesuai target.

“Mereka akan berdiskusi keras di banggar,” ujar Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar dihadirkan sebagai saksi di persidangan terdakwa dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Ganjar memaparkan, awalnya pemerintah mengusulkan pagu indikatif untuk proyek e-KTP. Usulan itu kemudian dilaporkan ke mitra pemerintah di DPR, yakni Komisi Pemerintahan DPR.

Setelah menerima rancangan anggaran dari pemerintah, komisi akan membahas dan menyetujuinya. Tahap terakhir adalah anggaran dibahas di banggar DPR.

Sementaa Yasonna sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Terakhir kali ia diperiksa pada 10 Januari 2018 lalu.

Dalam sejumlah kesempatan, Yasonna menolak telah menerima aliran dana e-KTP. Ia juga membantah mengenal para tersangka e-KTP seperti Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. (tp/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *