Gatot Nurmantyo Tantang PDIP Buktikan Dirinya Berpolitik Praktis

Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menantang pihak-pihak, terutama PDIP, yang menudingnya berpolitik praktis untuk membuktikannya. Gatot berkeyakinan, serangkaian pernyataannya beberapa waktu terakhir yang menuai kontroversi di publik bukan bentuk politik praktis.

“Buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis. Saya akan mempertanggungjawabkan itu semua. Tidak pernah saya berpolitik praktis,” kata Gatot dalam sebuah wawancara khusus di sebuah stasiun televisi swasta, tadi malam.

Berpolitik yang tidak diperbolehkan bagi personel TNI adalah politik praktis. Masuk atau bahkan berafiliasi ke partai politik adalah salah satu contohnya. Gatot membantah melakukan itu.

“Kalau saya berpolitik, pasti saya akan berpijak pada salah satu partai, dua partai atau tiga partai. Ini akan membelah dan ini tidak boleh. TNI tidak boleh melakukan politik praktis,” ujar Gatot.

(Baca Juga: Gerah Manuver Panglima TNI, PDIP Persilahkan Gatot Mundur Jika ingin Berpolitik)

Meski demikian, Gatot tidak ingin mempersoalkan penilaian sejumlah pihak bahwa dirinya berpolitik. Hal itu merupakan hak yang mengatakannya.

“Tapi yang saya lakukan sebagai Panglima TNI adalah saya melakukan langkah-langkah memperingatkan agar semua anak bangsa ini memiliki kewaspadaan,” ujar Gatot.

Namun, pernyataan Gatot dinilai kontradiktif dengan kenyataan. Belakangan, banyak pernyataan Panglima TNI yang dianggap sebagai manuver kontroversial, bahkan berdampak politis.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri mengakui adanya manuver politik yang dilakukan Panglima TNI.

Kontras memaparkan sejumlah pernyataan dan aksi kontroversial Gatot Nurmantyo. Misalnya, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI.

Gatot juga hadir bersama dengan ribuan pendemo 212 pada akhir tahun 2016. Adapun aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penodaan agama.

Menurut Puri, Panglima TNI semestinya tidak perlu hadir di tengah aksi massa. Sebab, sudah ada Kapolri yang merupakan penanggung jawab keamanan jika berlangsung aksi massa.

“Pembelaannya adalah ia hadir di tengah kerumunan massa untuk menjaga kesatuan NKRI dan kepresidenen Joko Widodo,” kata Puri.

Kemudian, pada Februari 2017 Gatot sempat bersitegang dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Gatot mengeluh bahwa dirinya tidak mampu mengelola anggaran matra laut, darat dan udara karena adanya Peraturan Menteri Nomor 28/2015. Dengan adanya peraturan tersebut, kewenangan anggaran pertahanan berada di bawah Menhan.

Pada Mei 2017, Gatot juga mengungkapkan perbedaan pendapat dengan Polri soal adanya tuduhan makar dalam berbagai gelombang demonstrasi kelompok agama yang menguat pada akhir tahun 2016. Penolakan makar disampaikan Gatot sebagai upaya untuk mengajak warga tidak takut dengan situasi politik terkini.

Masih di bulan yang sama, pada Mei 2017, Gatot juga hadir di tengah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar. Dia juga membacakan puisi “Tapi Bukan Kami”, yang dianggap kritikan terhadap pemerintah.

Terakhir, Gatot mengeluarkan instruksi untuk melakukan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang tidak hanya untuk jajaran internalnya, melainkan juga ajakan kepada warga sipil di sekitar markas TNI.(kcm/ziz)