Gedung DPRD Gowa Dibakar Massa, Mendagri Hanya Bisa Menyayangkan

dprd-gowa-dibakar-1GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gedung DPRD Kabupaten Gowa dibakar oleh sejumlah massa yang menamakan diri keluarga Kerajaan Gowa, kemarin. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo hanya bisa menyayangkan peristiwa pembakaran ini.

“Saya menyayangkan dibakarnya gedung DPRD Gowa. Seharusnya kalau ada masalah dimusyawarahkan dengan baik, tidak perlu merusak gedung DPRD,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengaku telah meminta Direktur Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat setempat dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan.

Kemendagri juga telah menerima kunjungan Bupati Gowa, tokoh adat Gowa dan Sulsel, serta keluarga kerajaan Gowa terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2016 tentang Penataan Lembaga Adat Daerah (LAD).

“Kemendagri meminta Gubernur Sulsel untuk pelajari Perda Kabupaten Gowa tersebut kemudian melaporkan kepada Kemendagri,” ucap Tjahjo.

Untuk diketahui, pembakaran gedung DPRD Gowa bermula saat terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan keluarga Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan. Massa kemudian mengamuk dan membakar kantor DPRD. Massa juga merusak sejumlah minibus.

Awalnya, unjuk rasa yang digelar pada pukul 13.00 Wita oleh kerukunan Keluarga Kerajaan yang dikawal oleh ratusan pasukan Kerajaan Gowa ini berjalan lancar. Namun massa langsung mengamuk dan menyerang masuk ke dalam kantor DPRD setelah sebuah lemparan batu yang bersumber dari dalam kantor DPRD.

Lantaran tak menemukan pelaku pelemparan, massa kemudian mengamuk dan merusak sejumlah kendaraan roda dua yang terparkir di halaman kantor. Tak hanya itu, massa juga membakar kantor DPRD.

Dua unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tak luput dari perusakan. Akibatnya, mobil pemadam ini terpaksa kembali. Ratusan aparat kepolisian dibantu TNI diturunkan untuk mengamankan situasi yang mencekam.

Empat unit pemadam kebakaran kemudian tiba di lokasi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Peristiwa ini merupakan buntut dari kisruh kerajaan Gowa setelah pihak pemerintah daerah (pemda) setempat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Lembaga Adat Daerah (LAD) yang mengatur bahwa bupati menggantikan kedudukan raja Gowa meski bupati tak memiliki garis keturunan raja Gowa.(kcm/ziz)