Gedung DPRD Retak, Dewan Minta Pembangunan Basement Dihentikan

Sejumlah alat berat yang digunakan kontraktor dalam pembangunan basement Balai Pemuda. Disinyalir akibat

Sejumlah alat berat yang digunakan kontraktor dalam pembangunan basement Balai Pemuda.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pembangunan basement Balai Pemuda kembali menuai sorotan dari anggota DPRD Kota Surabaya. Kali ini terkait retaknya beberapa sisi gedung dewan.

Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mensinyalir, retaknya tembok dan lantai gedung legislatif di lantai satu akibat getaran alat kontruksi seperti proses pemancangan paku bumi.

Untuk itu, pada Rabu (26/10) komisinya akan memanggil rekanan pembangunan yang diketahui dikerjakan PT. Cipta Karya Multi Teknik. Pihak juga berencana mengundang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, konsultan serta ahli konstruksi.

“Kita akan undang semuanya. Komisi C ingin tahun sebelum mengambil keputusan,” ujar Syaifuddin Zuhri, Senin (24/10/2016).

Ada banyak hal yang ingin ia ketahui terkait pembangunan basement di Balai Pemuda. Misalnya terkait kajian teknis yang sudah dilakukan sebelum proses pengerjaan.

Menurutnya, dengan lokasi proyek yang berdekatan dengan bangunan bersejarah seperti Balai Pemuda dan Gedung DPRD Surabaya, rekanan tidak bisa sembarangan dalam mengerjakannya. Salah satunya, kontraktor harus tahu kontur tanah di lokasi proyek.

“Keretakan yang terjadi bisa disebabkan banyak hal. Bisa jadi rekanan tidak tahu kontur tanah. Makanya kita akan minta penjelasan kajian teknisnya,” tegasnya.

Salah satu dinding DPRD Surabaya yang retak.

Salah satu dinding DPRD Surabaya yang retak.

Jika diketahui jika keretakan yang terjadi karena kelalaian kontraktor, politisi dari PDI-P ini mengancam akan meminta ganti rugi sesuai apraisal. Ia khawatir terjadi pergeseran konstruksi gedung dewan.

“Kalau sampai terjadi pergeseran konstruksi kontraktor harus menanggung semuanya. Termasuk jika harus membangun ulang gedung DPRD ini,” ancam politisi dari PDI-P ini.

Anggota Komisi C lainnya, Camelia Habibah mengaku telah meminta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk menghentikan sementara waktu proyek senilai Rp. 19 miliar lebih itu.

Permintaan itu berlaku sampai rekanan mendapat solusi pelaksanaan yang paling aman di lokasi proyek. Menurut dia, permintaan menghentikan pengerjaan proyek berlaku mulai besok.

“Kami sudah minta kepada Dinas cipta karya untuk memberhentikan sementara kegiatan proyek mulai besok sampai didapatkan solusi saat rapat hearing digelar,” tegasnya. (bmb/gbi)