Gegeran Presidential Threshold, Partai Demokrat Tuding Rezim Jokowi-JK Hambat Demokrasi

Ilustrasi bendera Partai Demokrat.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Revisi UU Pemilu masih berputar soal penetapan presidential threshold atau ambang batas pencapresan. Beberapa partai politik di DPR menginginkan dihapuskannya ambang batas itu namun pemerintah tetap ngotot menggunakan persentase 20-25 persen.

Kengototan pemerintah ini dinilai sebagai bentuk hambatan pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Tudingan itu dilayangkan para politisi Partai Demokrat.

“Sikap Pemerintah dapat dianggap sebagai upaya menghambat demokrasi, bahkan mengebiri demokrasi yang telah tumbuh kembang,” kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda, Jumat (16/6/2017).

Imelda mengatakan, pembahasan RUU Pemilu yang telah dilakukan oleh 10 fraksi di DPR bersama pemerintah seharusnya dihormati sebagai jalan demokrasi. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU Pemilu telah menyampaikan argumentasinya terkait presidential treshold. Sikap Demokrat yang menghendaki presidential treshold nol persen juga ada dasar argumentasinya.

(Baca Juga: Pemerintah Dukung Presidential Threshold  Tetap 25 Persen)

“Tentu setiap partai punya argumentasi masing-masing, namun demokrasi tidak meniadakan musyawarah. Itulah yang saat ini tengah berlangsung di Parlemen. Seperti halnya sila ke empat dalam Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Pemerintah jangan abai soal ini,” kata Imelda.

Imelda menegaskan, kerja pansus RUU Pemilu tidak main-main. Anggaran, energi dan waktu yang tercurah di parlemen untuk RUU Pemilu ini sudah cukup besar. Sepatutnya, Parpol menjadi representasi rakyat di Parlemen dihormati dan bekerja sungguh sungguh demi suksesnya Pemilu 2019.

“Jangan sampai Pemerintah kemudian menarik pembahasan RUU Pemilu ini dan kembali pada UU yang lama. Jika itu terjadi, ini namanya kemunduran demokrasi,” ucap Imelda.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa langkah pemerintah menarik diri dalam pembahasan suatu UUsudah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Apabila pemerintah menarik diri, maka pembahasan suatu UU tidak bisa dilanjutkan.

Pemilu 2019 mendatang pun harus diselenggarakan berdasarkan UU yang lama, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tjahjo mengatakan, saat ini pemerintah masih memberikan waktu bagi fraksi yang ada di DPR untuk melakukan lobi. Ada lima isu krusial yang belum disepakati, termasuk soal Presidential Threshold.

Tjahjo mengakui baru ada tiga partai yang solid mendukung pemerintah terkait presidential threshold, yakni PDI-P, Golkar dan Nasdem. Hal ini membuat pemerintah khawatir akan kalah apabila dilakukan voting di rapat Paripurna.

“Kalau voting ya kalah. Masalahnya kan pemerintah tak ikut voting. Kalau lobi saya masih optimistis. Semalam semangatnya masih mencari jalan tengah yang menguntungkan semua parpol,” ucapnya.(kcm/ziz)