Gelar Unjuk Rasa, Warga Tagih Janji Anggota Dewan Soal Lahan Surat Ijo

Puluhan warga saat pengguna lahan surat ijo saat menggelar unjuk rasa.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Persoalan tanah ijo di Kota Surabaya, seolah tidak ada habisnya. Terbaru, puluhan warga yang menamakan diri Pejuang Surat Ijo menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya, Rabu (15/11/2017).

Dalam tuntutannya, warga mendesak revisi Perda 3 tahun 2016 tentang pelepasan surat ijo. Warga menilai aturan nilai yang harus dibayar warga berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat memberatkan.

“Menurut kita itu terlalu tinggi. Akibatnya, warga yang ingin memiliki tanah tidak mampu membayar,” Suwarni warga Tambak Laban, Simokerto yang ikut mendatangi DPRD Surabaya.

Pantauan di lokasi unjuk rasa, selain ingin menemui perwakilan anggota dewan, warga juga meneriakkan tuntutanya melalui orasi dan sejumlah poster yang berisi permintaan agar pembebasan surat ijo tidak memberatkan rakyat yang sudah menempati puluhan tahun.

“Kalau sesuai harga pasaran kita sih mau saja. Tapi kalau sesuai dengan harga NJOP ya tidak mampu,” imbuhnya.

Warga lainya, Rini Susanti menagih janji sejumlah anggota dewan saat kampanye. Waktu itu para calon wakil rakyat berjanji akan membebaskan lahan surat ijo bagi warga kurang mampu.

“Ini sangat memberatkan. Dulu waktu kampanye janji membaskan surat ijo, tapi nyatanya sampai sekarang warga masih kesulitan untuk mewujudkan. Mana janjinya sampai sekarang tidak jelas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengaku hingga saat ini lembaga legislatif tetap berusaha untuk memperjuangkan. Bahkan, dirinya menyebutkan terbentuknya Perda tersebut sebagai payung hukum untuk pembebasan lahan surat ijo agar bisa dimiliki warga.

“Tentunya harus duduk bersama dan perubahan perda bukan hanya produk di legislatif tapi bisa juga inisiatif Pemkot Surabaya. Tentunya harus ada kajian untuk perubahan perda agar sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya melalui Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya menyebutkan saat ini warga Surabaya sudah bisa mengesahkan lahan surat ijo perumahan menjadi penggunaan rumah tinggal atau hak milik. Tapi dengan catatan tanah atau lahan dengan surat ijo tidak masuk dalam rencana pembanguan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun subyek pelepasan adalah pemegang surat ijo yang ber-KTP Surabaya. Sementara, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelepasan antara lain, peruntukan Izin Pemakaian Tanah (IPT) adalah perumahan dengan penggunaan untuk rumah tinggal.

“Pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 tahun berturut-turut, serta IPT masih berlaku,” kata Maria Theresia Rahayu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).

Selain itu, luas lahan yang ingin dilepas berukuran maksimal 250 meter persegi. Pemohon hanya bisa melepaskan satu persil. Warga bisa mengajukan permohonan pelepasan tanah kepada wali kota Surabaya melalui Kepala DPBT dengan dilampiri KTP, fotokopi IPT, bukti pembayaran retribusi Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT) terakhir.

“Warga juga harus menyerayakan surat pernyataan kesanggupan membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak,” jelas Yayuk, sapaannya. (bmb/gbi)