Gerah Manuver Panglima TNI, PDIP Persilahkan Gatot Mundur Jika ingin Berpolitik

oleh
Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini saat hadir sebagai pembicara di acara diskusi kebangsaan yang digelar F-PKS di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu pekan lalu.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini saat hadir sebagai pembicara di acara diskusi kebangsaan yang digelar F-PKS di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu pekan lalu.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut kebakaran jenggot dengan manuver Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan ini. Politisi PDIP, Aria Bima tegas menyarankan agar Gatot pension dini dan mundur dari jabatannya kalau sudah kebelet ingin terjun ke panggung politik.

Komentar pedas Aria Bima ini menyikapi pernyataan Gatot terkait pembelian 5.000 senjata oleh Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta perintah nonton bareng film G30S/PKI. Ia menganggap, pernyataan Gatot hanya memiu kegaduhan politik.

“Kalau memang sudah tidak cocok dengan Presiden atau punya agenda politik lain, silakan mundur saja,” kata Aria Bima di Jakarta, kemarin.

Aria mengakui kegaduhan dalam politik adalah sensasi berdemokrasi. Namun, menurutnya, hal itu hanya akan mendangkalkan pandangan politik dan demokrasi.

Tapi Aria menepis anggapan partainya sebagai pengusung Presiden Joko Widodo merasa terancam  dengan manuver Gatot yang diindikasikan bergerak menjelang Pemilihan Umum. Ia menilai hal itu sebagai pendidikan politik yang baik jika Gatot benar-benar muncul di panggung Pilpres 2019 nanti .

“Bukan terancam. Tapi potensial menambah kompetitor. Terbuka untuk alternatif,” jujarnya.

Keriuhan politik menyusul pernyataan Gatot sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Presiden Jokwi pun  mengingatkan, bahwa Tentara Nasional Indonesia tak dilarang berpolitik, tetapi bukan politik praktis, melainkan politik kenegaraan dan kebangsaan.

Kepala Negara menyitir ajaran Panglima Besar Jenderal Soedirman tentang hakikat politik untuk TNI, yaitu politik yang berdasarkan pada loyalitas kepada bangsa negara, bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Aria mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menegur Panglima TNI agar tak kelewat batas. Sebab, kata Aria, Indonesia negara dengan sistem presidensial yang melekatkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

“Itu tentu terkait dengan gaduh politik yang disulut oleh beberapa pembantunya.”

Ia menilai ketegasan Presiden Jokowi diperlukan untuk menjaga iklim kondusif dan lancarnya pembangunan yang dicanangkan. Meski begitu, ia menganggap pro dan kontra dalam pandangan politik merupakan hal biasa.

“Namun, jika menyangkut marwah kabinet, hendaknya cukup diselesaikan di kalangan internal dan tidak diumbar di luar sambil berkoar-koar,” katanya.

Sementara PKS ikut bereaksi atas pernyataan Aria Bima. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menegaskan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sama sekali tak bermanuver politik.

“Saya juga tidak melihat bahwa TNI bermanuver politik. Kalau seorang panglima diundang parpol datang itu bukan berarti bermanuver politik. Karena kita berbicara tentang bangsa dan negara, tentang Pancasila, NKRI,” kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/10).

Ia menjelaskan, tak ada kontrak politik yang dibuat Gatot misalnya dengan PKS. Tapi pada praktisnya, TNI memang harus berpolitik dalam konteks politik negara.

“Yang dijelaskan Panglima bahwa Panglima dan TNI harus berpolitik tapi politik negara. Itu sudah benar dan tidak ada yang perlu dipertentangkan. Semuanya pas,” kata Jazuli.

Pada Rabu (27/9) lalu, Gatot memang menghadiri undangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI sebagai pembicara. Dalam ceramahnya, Gatot  menyinggung tentang adanya anak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi anggota DPR.

Gatot awalnya mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berjiwa kesatria dan patriot selalu bersifat mengayomi. Dari dulu hingga sekarang, katanya, sifat mengayomi itu masih melekat di bangsa Indonesia. (tp/bmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *