Gubernur BI, Agus Martowardojo Diperiksa KPK Terkait Skandal e-KTP

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo mengungkapkan pemberlakuan kebijakan tax amnesty memberi dampak positif bagi masuknya dana dari luar negeri ke RI.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait skandal korupsi pengadaan e-KTP. Agus diperiksa terkait penganggaran proyek pengadaan e-KTP saat dirinya menjabat Menteri Keuangan. Ia akan diperiksa sebagai saksi mantan Dirjen Dukcapil Irman.

“Betul, Agus Martowardojo ialah Gubernur BI. Ia akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka IR (Irman),” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andrianti, Selasa (18/10/2016).

Yuyuk menambahkan, penyidik KPK akan menelisik soal penganggaran e-KTP ketika Agus masih menjabat sebagai Menkeu di era Presiden SBY.

“Nanti, penyidik akan memintai keterangan mengenai penganggaran proyek e-KTP dari Pak Agus. Karena ketika itu Pak Agus menjabat sebagai Menteri Keuangan,” ujar Yuyuk.

Selain Agus, hari ini KPK juga memanggil beberapa orang lainnya sebagai saksi atas tersangka Irman. Mereka di antaranya ialah Malyono Mawar, Kepala Biro Administrasi Umum Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga mantan Plt Sekretaris Ditjen Administrasi Kependudukan Kemendagri, Elvius Dailami, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri yang juga mantan Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Naenunus, Staf Seksi Pengamanan Data Subdit Pengelolaan Data Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Selain itu juga ada Ir. Ekworo Boedianto, Pensiunan PNS Mantan Kasubdit Penyerasian Kebijakan dengan Lembaga Non Pemerintah Direktorat Perencanaan dan Penyerasian Kebijakan Ditjen Dukcapil, Triyuni Soemartono, Dosen Universitas Prof. Moestopo yang juga mantan Sekretaris Ditjen Administrasi Kependudukan Kemendagri dan Ir Mahmudin, PNS Ditjen Dukcapil.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka yaitu eks Dirjen Dukcapil, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto. Saat proyek itu, Irman juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran, sementara Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo pernah menyampaikan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek itu mencapai Rp 2 triliun. Perhitungan itu berdasarkan perhitungan BPKP dari total nilai anggaran proyek sebesar Rp 6 triliun.(dtc/ziz)