Gubernur Jambi Perintahkan Plt Sekda Jambi Suap DPRD

by
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Erwan Malik mencokot atasannya, Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kasus suap ke anggota DPRD terkait pengesahan APBD Jambi 2018.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Erwan Malik mencokot atasannya, Gubernur Jambi Zumi Zola dalam kasus suap ke anggota DPRD terkait pengesahan APBD Jambi 2018.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Erwan Malik mencokot atasannya, Gubernur Jambi Zumi Zola. Tersangka kasus suap terkait pengesahan APBD Jambi 2018 itu mengakui bahwa suap yang diberikan kepadaAnggota  DPRD atas perintah Zumi Zola.

“Sekda yang definitif sudah lewat dua bulan yang lalu diganti. Jadi klien kami (Erwan Malik) hanya menjalankan arahan dari pimpinan (Gubernur Jambi Zumi Zola),” kata Lifa Malahanum Ibrahim, kuasa hukum Erwan sesuai pengakuan kliennya di Gedung KPK, Jakarta.

Diungkapkan Lifa, anggota DPRD Jambi telah berulang kali meminta uang “ketok palu” ini kepada Erwan. Bahkan, Erwan sempat dipanggil ke ruang kerja pimpinan DPRD. Permintaan DPRD ini pun disampaikan Erwan kepada Zumi Zola selaku atasannya. Atas laporan ini, Zumi Zola kemudian memerintahkan Erwan untuk memenuhi permintaan anggota DPRD.

“Langsung melapor kepada atasannya yaitu Pak Gubernur dan di situlah sebagai seorang pejabat Sekda yang Plt saja beliau menjalankan arahan untuk jangan permalukan,” ungkapnya.

Lifa menyatakan, tim penyidik KPK telah mengantongi rekaman sadapan pembicaraan terkait kasus suap ini. Tak hanya rekaman pembicaraan antara kliennya dengan pimpinan DPRD, penyidik juga sudah mengantongi rekaman pembicaraan antara Erwan dan Zumi Zola. Rekaman sadapan ini sempat dikonfirmasi penyidik kepada kliennya.

“Beberapa (rekaman), termasuk dengan pimpinannya, termasuk dengan atasannya,” katanya.

KPK memastikan akan mencermati setiap keterangan yang disampaikan Erwan maupun pihak lain terkait kasus ini. Termasuk mengenai keterlibatan Zumi Zola.

“Kalau itu disampaikan ke penyidikan tentu saja kita akan mencermati. Saya belum dapat informasi lebih lanjut karena pemeriksaan baru saja selesai,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Febri menyatakan, terdapat sejumlah pihak yang bakal diperiksa terkait kasus ini, termasuk Gubernur Zumi Zola. Namun, Febri mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal pemeriksaan terhadap Zumi Zola.

“Masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa di kasus Jambi ini jika ada jadwal pemeriksaan tentu akan kita informasikan. Yang kita periksa itu bisa berasal dari DPRD setempat juga berasal dari pemerintah daerah. Tentu akan kita informasikan lebih lanjut,” katanya.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengintimidasi Erwan dan tersangka lainnya agar tidak membongkar keterlibatan pihak lain. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri menegaskan KPK tak segan menjerat menggunakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara terhadap para pihak yang mengintervensi atau bahkan merintangi proses penyidikan yang dilakukan lembaga antikorupsi.

“Jadi kita harap semua pihak mengikuti proses yang sedang berjalan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan apakah ancaman langsung atau tidak langsung intimidasi-intimidasi untuk mempengaruhi karena itu memiliki risiko pidana,” tegasnya.

Di sisi lain, KPK mendorong para tersangka maupun pihak lain yang diperiksa untuk mengungkap secara terang mengenai kasus ini. Jika mendapat intimidasi, KPK meminta para tersangka untuk meminta perlindungan. Selain itu, KPK juga bakal mengapresiasi jika terdapat tersangka yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk membantu membongkar kasus ini.

“Yang akan mengajukan diri sebagai JC tentunya akan baik untuk tersangka dan juga bagus buat proses hukum dengan syarat tertentu,” katanya.

KPK diketahui tengah mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk Gubernur Jambi, Zumi Zola. Tim penyidik telah menggeledah Kantor Gubernur Jambi untuk mencari bukti-bukti suap tersebut.‎ Tak hanya itu, tim penyidik juga sudah menggeledah DPRD Jambi dan Kantor Setda Jambi. Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting seperti dokumen penganggaran dan catatan keuangan.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua Fraksi PAN dan anggota Banggar DPRD Jambi, Supriyono; Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin; Plt Kadis PUPR, Arfan dan Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD tahun anggaran 2018. Supriyono diduga menerima suap dari tiga pejabat Pemprov Jambi itu untuk menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018.

Diduga, Pemprov Jambi sudah menyiapkan “uang ketok” sebesar Rp 6 miliar untuk “mengguyur” DPRD Jambi. Namun, KPK baru menyita Rp 4,7 miliar dalam OTT pada Selasa (28/11). Sementara Rp 1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi. Diduga, suap itu diberikan ketiga pejabat Jambi atas perintah Zumi Zola. (bs/nad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *