Hakim Kusno Tunda Sidang Praperadilan Novanto, Kuasa Hukum Keberatan

Hakim tunggal Kusno, hari ini (30/11) menunda sidang praperadilan Setya Novanto melawan KPK hingga Kamis pekan depan (7/12).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Hakim tunggal Kusno memutuskan menunda sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik, Ketua DPR Setya Novanto, selama satu pekan hingga Kamis (7/12). Penundaan ini sempat ditolak tim kuasa hukum Setya novanto karena dianggap menyalahi aturan.

“Saya minta termohon maupun pemohon pukul 09.00 WIB sudah mulai. Jadi, saya tunda sampai Kamis 7 Desember 2017. Kami perintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberitahu kepada termohon agar mempersiapkan sedini mungkin,” kata hakim Kusno dalam sidang perdana praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Penundaan sidang praperadilan lantaran pihak Komisi Pemberantsan Korupsi menyatakan belum siap. KPK sudah meminta penundaan sidang praperadilan selama tiga pekan. Hakim Kusno membacakan surat permintaan penundaan sidang praperadilan dari KPK.

“Tadi saya menerima surat dari termohon tertanggal 28 November 2017, saya terima dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor surat nomor B887/HK.07.00/55/11/2017. Hal permintaan penundaan persidangan perkara praperadilan nomor 133/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL,” ujar Hakim Kusno.

Hakim Kusno mengatakan KPK selaku termohon praperadilan tidak dapat hadir dan memohon penundaan sidang perkara itu karena masih mempersiapkan bukti-bukti surat dan surat-surat administrasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, menyatakan keberatan terhadap permintaan penundaan sidang selama tiga minggu.  Ia menilai penundaan ini tak sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketut menjelaskan bahwa praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 82 KUHAP huruf c bahwa gugatan praperadilan dilakukan secara cepat dan hakim harus menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 7 hari.

“Demi hukum dan hak asasi manusia, klien kami, maka mohon pemeriksaan dilakukan dengan cepat tujuh hari tersebut,” ujarnya.

“Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon ditunda tidak lebih dari tiga hari sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan baik dan memberikan hak persamaan di muka umum bagi seluruh Warga Negara Indonesia tidak terkecuali terhadap klien kami Setya Novanto,” kata Ketut.

Ia pun mengaku telah memprediksi sikap KPK terhadap praperadilan tersebut. “Hal ini sudah kami perkirakan,” kata Ketut dalam sidang perdana praperadilan.

KPK pertama kali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada 17 Juli 2017. Dia mengajukan permohonan praperadilan mengenai penetapannya sebagai tersangka, dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatannya, menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka perkara korupsi itu pada 10 November dan dia kembali mengajukan permohonan praperadilan berkenaan dengan penetapannya sebagai tersangka. (ant/nad)