Hakim Perintahkan Jaksa Usut Harta 13 Perusahaan Andi Narogong

Andi Narogong (kanan) menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa kassus korupsi pengadaan e-KTP Rp 5,9 triliun, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/10).

 

GLOBALINDO.CO, Jakarta – Majelis hakim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 13 perusahaan milik terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ke-13 perusahaan itu ditengarai kuat menjadi lahan tindak pidana pencuian uang (TPPU) duit korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Menurut majelis hakim, pelacakan harta 13 perusahaan milit Andi akan membuka jalan untuk mengembangkan pengusutan skandal megaproyek e-KTP.

“Banyak keanehan-keanehan di sini. Apakah jaksa ada audit terhadap 13 perusahaan ini,” tanya Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Pusat, Jumat (13/10).

Hakim Jhon meminta agar jaksa secepatnya melakukan pemeriksaan. Jaksa sendiri mengaku sudah mengantongi identitas 13 perusahaan milik Andi.

“Seperti saya katakan tadi, soal keuangan, barangkali cukup relevan dikaitkan pada sidang ini,” imbuh hakim Jhon.

Jaksa KPK pun menyatakan telah melakukan pemeriksaan seperti yang diperintahkan majelis hakim. “Sedang proses. Identitas 13 perusahaan itu juga sudah kita pegang,” kata jaksa Basir.

Dalam persidangan diketahui Andi merupakan pemilik perusahaan PT Adhitama Mitra Kencana Indonesia, PT Tanjung Sekarwangi, dan PT Murakabi. Selain itu rupanya masih ada 10 perusahaan lagi yang dipimpin oleh Andi.

Pada kesempatan lain, majelis hakim juga mempertanyakan alasan Andi Narogong sering menggunakan rekening orang lain yakni milik kakak kandungnya, Dedi Priyono. Menjawab hal itu, Dedi menyebut adiknya sudah menutup rekening pribadinya.

“Setahu saya, beliau bikin rekening di Singapura, untuk bikin restoran,” kata Dedi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Emilia kemudian bertanya alasan Andi kerap menggunakan nama orang lain ketika membeli barang seperti mobil dan rumah. Salah satunya ihwal pembelian sebuah rumah di Menteng seharga Rp 80 miliar atas nama mertua Andi.

Dedi mengaku baru mengetahui informasi itu baru-baru ini. “Saya baru tahu belakangan,” jawab Dedi.

Saat dicecar pertanyaan serupa, Dedi yang mulanya berkelit tidak tahu, akhirnya mengakui jika hal itu dilakukan Andi Narogong untuk menghindari pajak.

“Kalau kendaraan pribadi saya beli, saya pakai,” jawab Dedi.

“(Iya) Pajak progresif yang mulia,” imbuhnya.

Dedi hanya mengiyakan ketika disebut hal itu melanggar aturan. Ia pun beralasan, dirinya mengaku rela namanya dipinjam karena saudara sendiri. “Saudara mau namanya dipakai?” tanya Emilia. “Karena saudara saya yang minta Yang Mulia,” jawab Dedi.

Andi Narogong didakwa melakukan korupsi pengadaan e-KTP, mulai penganggaran hingga proses pengadaan barang dan jasa. Andi didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Setya Novanto dan empat orang lainnya.

Dalam persidangan hari ini, Gubernur Jawa Tengah selaku mantan Wakil Ketua Komisi II DPR juga diperiksa sebagai saksi. (Baca: Ganjar Pernah Ditawari Duit e–EKTP dari Anggota Banggar)(dt/nad)