Hakim Tolak Praperadilan Gubernur Sultra, Ini Alasannya

Suasana sidang praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan penerbitan izin usaha pertambangan, Nur Alam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Suasana sidang praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan penerbitan izin usaha pertambangan, Nur Alam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Gugatan praperadilan yang dilayangkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang melawan Komisi Pemberantasan Korupsi kandas. Hakim Tunggal I Wayan Karya menolak gugatan Nur Alam karena status tersangka yang ditetapkan KPK kepadanya sudah sesuai ketentuan.

“Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Penetapan tersangka sudah memenuhi syarat dan sesuai peraturan yang berlaku dan dua alat bukti permulaan yang dimiliki KPK untuk meningkatkan status Nur Alam sudah terpenuhi,” kata I Wayan Karya membacakan putusan akhir praperadilan Nur Alam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/10).

Wayan mengatakan, sejumlah dalil yang diajukan Nur Alam dalam gugatan praperadilan itu juga tidak berdasar. I Wayan menyatakan KPK tetap tidak menyalahi prosedur meski menetapkan Nur Alam sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terlebih dulu.

“Meskipun pemohon menjawab panggilan termohon dengan surat tetapi pemohon tidak ada waktu untuk bisa hadir,” kata I Wayan Karya.

Demikian pula dalil tersangka soal belum adanya jumlah kerugian negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara ini. Menurut hakim, hal itu bukan wewenang pengadilan praperadilan.

“Hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengujinya,” kata Wayan.

I Wayan Karya juga menolak seluruh eksepsi pemohon dan memerintahkan pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. “Membayar biaya perkara sebesar nihil. Demikian putusan kami,” ucap I Wayan Karya.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan KPK pada 15 Agustus 2016 karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Nur Alam, kata Setiadi, menyalahi wewenang sebagai gubernur dengan memberikan izin perusahaan pertambangan di wilayahnya. Nur Alam juga diduga menerima uang dari perusahaan yang diberi izin.

“Kami tidak permasalahkan izin, tapi penyalahgunaan wewenang itu. Apa pun namanya, ini kan ada kick back-nya. Sekarang kiriman uangnya untuk apa? Kiriman uang yang USD 4,5 juta. Itu yang harus digali,” kata Kabiro Hukum KPK Setiadi dalam sidang sebelumnya.

Penyalahgunaan wewenang itu dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah. PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Nur Alam diduga melanggar sebuah pasal antikorupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (ant/gbi)