Hakim Vonis Miryam 5 Tahun, Berdusta Ditekan Penyidik KPK

Anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI, Miryam S Haryani divonis 5 tahun penjar akarena terbukti berbohong dalam persidangan perkara korupsi pengadaan e-KTP.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis terdakwa pemberi keterangan palsu dalam perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani, hukuman lima tahun penjara. Hakim menyatakan, Miryam terbukti berbohong saat mengaku ditekan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Keterangan terdakwa yang mengatakan ditekan dan diancam adalah keterangan yang tidak benar. Hal itu bertentangan dengan fakta, saksi, dan alat bukti lain,” kata anggota majelis hakim, Anwar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Majelis hakim memvonis politisi Partai Hanura ini hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menilai Miryam telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP.

Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Miryam S. Haryani mendapatkan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Miryam dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim menilai Miryam telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Menurut hakim, pernyataan Miryam yang mengaku ditekan oleh penyidik KPK berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan tiga penyidik saat dihadirkan di persidangan.

Pertimbangan hakim itu diperkuat kesaksian dua saksi ahli psikologi forensik, Reni Kusumowardhani, dan ahli pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Noor Aziz Said. Menurut hakim, berdasar keterangan ahli, tidak ditemukan adanya tekanan karena banyak pertanyaan pendek penyidik yang dijawab dengan panjang-lebar oleh terdakwa.

”Dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya tekanan,” ucapnya.

Hakim Anwar mengatakan pengakuan Miryam ditekan penyidik KPK juga bertentangan dengan kesaksian para penyidik, yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan Muhammad Irvan Susanto. Ia menilai, selama diperiksa penyidik, Miryam diberi waktu untuk mengoreksi berita acara pemeriksaan.

“Terdakwa diberikan kesempatan istirahat atau makan siang dan isoma (istirahat, salat, makan) serta diberikan kesempatan baca memeriksa dan mengoreksi,” ujarnya.

 

Seusai pembacaan vonis, Miryam meminta waktu untuk berpikir selama tujuh hari kepada majelis hakim.

 

Miryam menyatakan akan mengajukan banding. Ia bersikukuh merasa ada tekanan dari penyidik KPK benar-benar terjadi kepadanya.

“Ada satu penyidik memberikan keterangan tidak benar, Novel Baswedan. Saya akan kejar ke mana pun,” kata Miryam seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11). (tpi/nad)