Hapus 3.000 Perda Bermasalah, Pemerintah Libatkan KPK

kpk hapus perdaGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan pemerintah dalam memperlancar rencana penghapusan 3.000 peraturan daerah (Perda) yang dinilai bermasalah.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said usai melakukan pertemuan dengan KPK, Selasa (24/5/2016).

Menurut Sudirman, peraturan daerah yang akan dihapus sebagian merupakan regulasi tentang perizinan.

“Yang paling penting, KPK ikut mengawal proses ini, karena tidak mudah menyelesaikan perizinan ini. Dengan supervisi dan pengawalan dari KPK, kami yakin pada waktunya akan bisa diselesaikan,” kata Sudirman Said.

Sudirman mengatakan, penghapusan perda bermasalah sudah menjadi kebutuhan saat ini.

Pemerintah perlu membuat tenggat waktu penghapusan, mengingat mendesaknya keperluan struktur industri yang sehat.

“Kita tunggu laporan dari para gubernur dan bupati, setelah semua laporan terkumpul, tentu kami akan menentukan sikap ke depan,” kata Sudirman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera menghapus sekitar 3.000 regulasi di daerah.

Menurut Jokowi, aturan-aturan tersebut perlu dihapus karena dinilai menghambat masuknya investasi dan arus perekonomian di daerah.

Jokowi menekankan, paket-paket kebijakan berupa deregulasi yang dilakukan pemerintah pusat sebaiknya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Jokowi mengatakan, Mendagri telah menargetkan penghapusan sekitar 3 ribu aturan akan selesai pada Juli 2016.

Regulasi yang akan dihapus adalah aturan-aturan yang selama ini dianggap bermasalah dengan investasi, perizinan, dan terkait dengan retribusi.(kcm/ziz)