Harga Beras Melambung, Tiga Daerah Tolak Kebijakan Impor

oleh
Beras impor.
Beras impor.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Suara penolakan  terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk mengimpor beras guna memenuhi kebutuhan pasokan beras di dalam negeri mulai bermunculan di daerah. Sedikitnya tiga daerah, yakni Aceh Barat, Kulon Progo-Yogyakarta dan Lebak-Banten menyatakan penolakannya.

“Saya menolak impor beras. Itu ujung-ujungnya kan untuk raskin atau rastra. Uang pemerintah akhirnya mengalir ke pengusaha tertentu saja. Kabupaten Aceh Barat tidak pernah putus beras,” ujar Bupati Aceh Barat H Ramli MS, Jumat (19/1).

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog, setelah menuai polemik sebelumnya kebijakan impor dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Adapun, izin impor diberikan dalam upaya pemerintah menyeret turun harga komoditas beras yang belakangan ini melambung karena pasokannya disebut-sebut terbatas. Impor akan dilakukan dari Vietnam dan Thailand. Rencananya, masuk pertengahan Februari nanti.

Penolakan juga disampaikan oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan kelompok tani di Lebak-Banten. Menghimpun Antara, mereka sepakat impor beras hanya akan menekan harga beras jatuh lebih dalam lagi di pasaran.

“Kami, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah jelas menolak beras impor masuk ke sini lewat operasi pasar beras. Ingat, operasi pasar beras jangan menggunakan beras impor,” tegas dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperingatkan pengaruh kenaikan harga beras di pasar mampu menjadi penggerak inflasi pada Januari 2018. Untuk itu, pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah supaya inflasi bisa dikendalikan.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menjabarkan setidaknya ada dua penggerak utama untuk laju inflasi pada bulan pertama di 2018 ini, selain beras juga komoditas holtikultura.

“Dua hal itu perlu diwaspadai. Hingga minggu ke dua bulan ini year on year-nya 3,20 persen inflasi,” kata Dody di Bank Indonesia, Kamis 18 Januari 2018.

Untuk itu, faktor ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Karena beras menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, sehingga kenaikan harga beras sangat berdampak kepada laju inflasi.

Di sisi lain, Dody mengapresiasi upaya pemerintah dalam membuka keran impor beras. Hal ini diharapkan mampu menjadi instrumen dalam menjaga laju inflasi pada Januari 2018.

“Kalau dilihat dari sisi produksi, kemungkinan musim panen masih akan sama dibandingkan tahun lalu. Jadi kebijakan impor akan membantu menambah pasokan demi menjaga inflasi,” tambahnya.

Buruh Demo Besar Tuntut Harga Beras

Sementraa di pihak lain, kalangan buruh bereaksi keras atas naiknya harga beras. Serikat buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran pada 6 Februari 2018.

Aksi ini dilakukan lantaran harga beras yang tak kunjung turun bahkan berujung impor. Aksi juga akan dilakukan di berbagai kota seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogyakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorotanlo, Manado, Banjarmasin, dan sebagainya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh di Jabodetabek akan menggelar aksi di Istana Negara dengan melibatkan 20 ribu orang buruh.

“Faktanya, sebelum harga beras naik, daya beli masyarakat sudah turun. Apakah lagi dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun. Bahkan dalam hitungan KSPI daya beli buruh turun 20–25 persen dengan kebijakan upah murah dan naiknya harga beras seperti saat ini,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/1).

Dalam aksi ini, tuntutan yang akan disampaikan adalah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) antara lain turunkan harga beras dan listrik, tolak upah murah, tolak calon pimpinan daerah yang tak benar di Pilkada 2018.

Lebih lanjut, KSPI sendiri mendukung sikap komisi VI DPR RI yang meminta pemerintah menyetop impor beras. Di samping itu, KSPI mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan membiarkan dan mendiamkan serta tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras ini. Padahal,menurut Said menterinya bersilang pendapat soal data-data ketersediaan stok beras.

“Buruh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga beras dan stop impor beras,” tandasnya. (

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *