Hearing Sengketa Lahan Grand City Mall, BPN II Surabaya Mangkir

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur saat memimpin hearing sengketa lahan Grand City Mall.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur saat memimpin hearing sengketa lahan Grand City Mall.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya, mangkir dalam hearing dengan Komisi B terkait sengketa lahan antara Nuraini dengan PT. Hardaya Widya Graha, pemilik Grand City Mall.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur menyayangkan tidak hadirnya perwakilan dari BPN II Surabaya. Mengingat agenda saat ini adalah mencocokan data yang dimiliki kedua belah pihak.

“BPN mangkir. Kita katakan mangkir karena tidak ada pemberitahuan dari mereka,” ujar Mazlan, Senin (31/10/2016).

Selain BPN II, pihak dari Grand City Mall juga tidak hadir. Berbeda dengan BPN, perwakilan dari tergugat sebelumbya sudah mengirimkan surat ke Komisi B.

“Grand City sudah ngirim surat kalau tidak hadir. Untuk BPN nanti kita undang lagi dalam hearing berikutnya,” tandasnya.

Dalam hearing tersebut, Komisi B memulai penyelidikan kepada PT Singo Barong Kencana selaku pemilik lahan pasca ruislah dengan TNI AL. Mazlan mempertanyakan terjadinya tukar guling, pasalnya dalam keterangan surat pinjam pakai tercantum bahwa tidak diperbolehkan perpindahan tangan serta alih fungsi lahan.

Namun PT Singo Barong Kencana yang saat itu diwakili oleh Heri Siswanto tidak bisa menjawab pertanyaan Mazlan tersebut.

“Kalau soal itu saya tidak bisa jawab, nanti akan saya laporkan ke kantor,” ujar Heri.

Melihat ketidak hadiran pihak yang berkompeten tersebut, Mazlan memutuskan untuk menghentikan hearing dan akan kembali memanggil Grand City serta BPN. Tak hanya itu, Komisi B juga berencana untuk mendatangi instansi terkait, diantaranya BPN pusat serta Pemprov Jatim untuk berkonsultasi.

“Kita akan ke Jakarta untuk mempertanyakan ini, sekaligus ke Pemptov Jatim, untuk mencari arsip Gubernur terkait pelepasan aset tersebut,” bebernya. (bmb/gbi)