Henry J Gunawan Diduga Main Mata dengan Hakim, KY Pantau Sidang

Henry J Gunawan saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Persidangan kasus penggelapan dan penipuan dengan terdakwa Henry J Gunawan rupanya menarik perhatian Komisi Yudisial. Fungsi pengawasan dilakukan komisioner KY Jawa Timur untuk memantau persidangan bos kontraktor Pasar Turi, PT Gala Bumi Perkasa di Pengadilan Surabaya, Senin (13/11).

Dua komisoner KY Jatim, Ubed dan Ragil datang langsung untuk mengikuti langsung persidangan Henry J Gunawan. Ternyata ini bukan kali pertama KY memantau sidang yang diduga sarat kejanggalan dari sikap majelis hakim.

“Sudah dua kali ini, kami mengikuti persidangan perkara ini,” kata Ubed Bagus Razali, dari KY Penghubung Jatim saat dikonfirmasi di PN Surabaya, Senin (13/11).

KY Jatim turun tangan untuk membuktikan adanya dugaan main mata majelis hakim dengan terdakwa Henry berdasar laporan Gerakan Putra Daerah (GPD) Surabaya beberapa waktu lalu. GPD mengadukan hakim Unggul Mukti Warso ke Komisi Yudisial RI dan Bawas MA RI.

Ada beberapa poin pada pengaduan itu, diantaranya,  pemberian penetapan penangguhan penahanan secara lisan dan dikabulkan oleh Hakim Unggul. Selain masalah pengangguhan penahanan Henry, GPD juga mencurigai kongkalikong dari keputusan majelis hakim yang membatasi saksi fakta yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Unggul juga dianggap melakukan pembiaran pada terdakwa atas aksi terdakwa Henry J Gunawan yang bersikap arogan dan tidak menghormati saksi fakta.

Tindakan Hakim Unggul yang melarang JPU Ali Prakoso untuk membeberkan sejumlah bukti keterangan saksi terkait pembuktian materiilnya juga menuai kecurigaan. Sebaliknya, hakim Unggul justru memberikan lampu merah pada Jaksa Ali Prakoso dengan melarangnya membaca BAP saat mengkonfirmasi keterangan saksi.

Tetapi Ubed enggan membeber lebih jauh temuannya sementara ini. “Saya lupa siapa pelapornya, karena banyak laporan, tapi yang pasti kami dari KY Penghubung Jatim dapat mandat untuk memantau persidangan perkara ini,” tutur Ubed.

Sementara, saat KY melakukan pemantuan, persidangan perkara ini sedang digelar diruang candra PN Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso.

Keempat saksi itu adalah, Yudi Alfian Tedjo dan Ane Tandio, dua orang pembeli tanah (objek masalah). Sedangkan dua saksi lainnya adalah Notaris Hengky Budi dan aantan Dirut PT Gala Bumi Perkasa (GBP), Raja Sirait. (Baca:Keterangan Bos Siantar Top Membingungkan Saat Jadi Saksi Kasus Henry).

Aroma Suap Menyeruak

Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (Korak) akhirnya buka suara terkait penetapan tahanan kota yang diberikan Hakim Unggul pada Henry J Gunawan, Terdakwa kasus penggelapan dan penipuan sebesar Rp 4,5 milliar. Ketua Umum Korak, Parlindungan Sitorus, SH mengaku telah mencium aroma dugaan gratifikasi berupa pundi-pundi rupiah yang mengalir ke pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
“Hakim Unggul itu hanya pelaksana saja, saat ini kami masih kumpulkan sejumlah keterangan adanya aliran dana yang mengalir ke Petinggi PN Surabaya yang diduga diberikan untuk melicinkan penetapan penahanan yang diajukan Henry J Gunawan secara lisan,” tandasnya.
Disinggung siapa petinggi tersebut dan siapa yang memberikan uang pelincin itu, pria yang akrab disapa Parlin ini  mengaku telah mengantongi sejumlah nama  dan nominalnya. “Dalam waktu dekat kami akan segera laporkan temuan indikasi gratifikasi ini ke KPK,” cetusnya.
Korak meminta agar elemen pemantau korupsi di Surabaya ikut mengawal proses persidangan kasus Henry  yang berjalan tak netral. “Bukan hanya Korak saja, tapi tugas masyarakat dan ormas atau LSM Pemantau korupsi harus ikut mengawasi kasus-kasus Henry, diantaranya kasus yang saat ini sedang disidangkan dan kasus Pasar Turi,”pungkas Parlin.

Henry J Gunawan adalah terdakwa kasus penggelapan dan penipuan tanah senilai Rp 4,5 miliar. Boss PT GBP ini dilaporankan Notaris Caroline C Kalampung.  Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). (Baca: Terungkap, Ini Peran Teguh Kinarto dan Heng Hok Soei dalam Kasus Henry).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (ady)