Henry Menolak Disidang, Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Kabur

oleh
Dirut PT Gala Bumi Perkasa Henry J Gunawan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/9) dengan agenda dakwaan kasus penipuan dan penggelapan uang Rp 4,5 miliar terkait jual beli tanah dan bangunan.
Dirut PT Gala Bumi Perkasa Henry J Gunawan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/9) dengan agenda dakwaan perkara penipuan dan penggelapan uang Rp 4,5 miliar terkait jual beli tanah dan bangunan.

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sidang perdana kasus penipuan dan penggelapan duit Rp 4,5 miliar yang dengan terdakwa bos PT Gala Bumi Perkasa, Henry J Gunawan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/9) sempat diwarnai ketegangan. Kericuhan dipicu sikap Henry yang menolak menjalani sidang dan  tangannya diborgol.

Tiba di PN Surabaya, Henry terus meronta dan berteriak-teriak tak mau memasuki ruang sidang. Bujukan dari Jaksa Penuntut Umum Ali Prakoso  agar Henry bersikap kooperatif pun tak mempan.

Bahkan ketika harus diborgol karena terus menolak memasuki ruang sidang, Henry pun tak berhenti meronta-ronta. Upaya paksa jaksa dibantu polisi untuk membawa Henry ke ruang sidang pun berhasil, meski dengan kondisi tangannya mengeluarkan darah karena terus memberontak dari borgol.

Ketika suasana sedikit tenang, Hakim Unggul Warso Mukti meminta Jaksa Ali Prakoso menghadirkan Henry dikursi pesakitan. Selanjutnya, Hakim Unggul memerintahkan jaksa m embacakan dakwaannya setelah lebih dulu menanyakan kondisi Henry.

Dalam dakwaannya, jaksa menilai Henry telah melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 tentang penipuan.

“Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memberikan alamat dan nama palsu terkait jual beli objek berupa tanah dan bangunan di Letjen Sutoyo Nomor 26 Malang,” papar JPU Ali Prakoso membacakan surat dakwaannya.

Atas dakwaan itu, Henry J Gunawan melalui kuasa hukumnya, M Sidik Latuconsina menyatakan langsung mengajukan nota keberatan (eksepsi).  Sidik Latuconsina menyebut perkara yang membelit kliennya bukan pidana melainkan kasus perdata.

Menurut Sidik, dakwaan jaksa masih kabur atau tidak tepat. Ada tiga dalih yang disampaikan Sidik menanggapi dakwaan jaksa pasal 156 ayat 1 KUHAP.

Pertama, keberatan tentang wewenang berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kedua, keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus.

Terakhir, apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP adalah batal demi hukum.

”Jadi penasehat hukum  tidak perlu menanggapi dakwaan jaksa yang kabur,” tutur Sidik.

Atas keberatan pihak pengacara terdakwa, Jaksa Ali Prakoso mengaku akan menanggapinya dalam persidangan berikutnya. Majelis hakim pun memutuskan menunda dan melajutkan persidangan satu pekan ke depan.

“Sidang ditunda selama satu minggu dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasehat hukum terdakwa, sidang dinyatakan selesai dan ditutup,”ucap Hakim Unggul sambil menggetukan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Seperti diketahui, bos PT Gala Bumi Perkasa ini dilaporkan oleh Notaris Caroline C Kalampung dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan. Caroline menuduh Henry menggelapkan duit senilai Rp 4,5 miliar yang dibayarkan kliennya untuk memperoleh Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dari bos perusahaan yang pernah tersangkut skandal proyek Pasar Turi itu.

Setelah memberikan duit Rp 4,5 miliar, ternyata klien Caroline selaku pembeli SHGB itu tak kunjung mendapatkan haknya. Saat diminta langsung ke Henry, taipan properti itu  berkelit SHGB sudah dibawa oleh Caroline.

Caroline saat dikonfirmasi mengaku SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (adi/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *