Hore..Biaya Administrasi Pengesahan STNK Dihapus

oleh
STNK

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor roda dua dan empat. Penghapusan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) bermotor mulai diberlakukan.

Biaya administrasi ini biasanya dikenakan saat pembayaran pajak STNK setiap tahun. Penghapusan ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mengabulkan sebagian gugatan terkait peraturan tersebut, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016. Penggugat menganggap biaya tersebut ada pungutan ganda, karena selain membayar pajak kendaraan, pemilik juga dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) STNK.

Berdasarkan keputusan MA yang disitat dari laman resmi, pembatalan biaya pengesahan STNK ini tertuang dalam Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2017, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Moh. Noval Ibrohim Salim. MA menyebut lampiran Nomor E angka 1 dan 2 dalam PP itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pasal 73 ayat 5 UU Nomor 3 Tahun 2014.

Selain itu, MA juga meminta Presiden Republik Indonesia (RI) untuk mencabut biaya pengesahan STNK tersebut, yang tertuang dalam PP yang telah disebutkan sebelumnya.

Meski membatalkan lampiran mengenai pengesahan STNK, namun MA tidak mengabulkan dua poin gugatan uji materiil lain, yakni pembebasan biaya penerbitan STNK untuk kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp100 ribu baik dan biaya penerbitan STNK bagi kendaraan roda empat atau lebih sebesar Rp 200 ribu.

Tak hanya itu, MA juga menolak gugatan pemohon agar biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dibebaskan. Adapun, biaya penerbitan BPKB kendaraan roda dua atau roda tiga dikenakan Rp225 ribu dan kendaraan roda empat atau lebih dikenakan biaya Rp 375 ribu. Adapun, poin uji materiil itu ditolak MA karena tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada.

Sementara Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Mariatul Aini mengatakan, penghapusan biaya administrasi pengesahan STNK ini memangkas potensi PNPB sebesar Rp 400 miliar. PNBP 2018 ditargetkan sebesar 275,4 triliun, potensi kehilangan penerimaan tersebut memang hanya berkisar 0,14 persen.  Angka itu cukup besar bagi pemasukan Polri.

“Ini potensi kehilangannya untuk tahun ini ya Rp 400 miliar. Dibilang signifikan atau tidak ya, mungkin secara keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini cukup besar. Namun, segala penerimaan yang tercatat kan cukup penting,” ujarnya menjawab CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).

Menurut Aini, Kemenkeu sejauh ini masih menerima putusan MA. Hanya saja menurutnya, PP tersebut tak serta merta langsung diubah selepas putusan tersebut terbit.

“Mungkin nanti kalau ada perubahan PP, usulan dari MA tersebut bisa dimasukkan,” imbuhnya. (cni/adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *