Indikasi Korupsi RS Sumber Waras, KPK Validasi Temuan Baru BPK

oleh
Ketua BPK, Harry Azhar Azis (iri) Berbincang serius dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo (kanan.
Ketua BPK, Harry Azhar Azis (iri) Berbincang serius dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo (kanan.
Ketua BPK, Harry Azhar Azis (iri) Berbincang serius dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo (kanan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui pejabat Badan Pemeriksa Keuangan untuk memvalidasi temuan fakta baru terkait kasus dugaan penyimpangan pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun begitu, lembaga anti rasuah tak mau membeber perkembangan hasil penyelidikan kasus yang mencatut nama Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Keengganan itu lantaran KPK ingin menghindari potensi masuk ke dalam pusaran politik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Diketahui, Ahok bersama wakilnya, Djarot Saiful Hidayat maju sebagai kandidat independen di Pilgub DKI 2017.

“Saya khawatir, nanti dikira ini kita main politik. Ya hati hati juga kita,” ujar Agus Ketua KPK Agus Rahardjo di sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12). Apalagi, saat ini DKI Jakarta tengah memasuki musim kampanye pasangan cagub-cawagub.

Karena itu, kata Agus, lembaganya akan berhati-hati terhadap kasus ini. Terutama dalam menindaklanjuti temuan BPK. (Baca: Terkait RS Sumber Waras, Ketua BPK: Rekomendasi itu Berlaku Sampai Kiamat!).

Agus mengatakan, pihaknya akan memastikan dulu ke BPK untuk berkoordinasi dan memvalidasi temuan baru dalam kasus RS Smber Waras. Ia mengaku, belum tahu persis data dan informasi apa yang ditemukan BPK.

“Baru sebatas info soal fakta baru (dari BPK) kasus Sumber Waras. Makanya BPK mau ketemu KPK. Kelihatannya ada bukti baru mengenai Sumber Waras,” tegasnya.

Walau demikian, Agus meyakinkan pihaknya masih menyelidiki kasus ini.

“KPK memang belum pernah menghentikan kasus Sumber Waras ini, penyelidikannya loh ya, penyelidikan kasus Sumber Waras belum dihentikan” ucapnya.

Seperti diketahui, hasil audit BPK menunjukkan indikasi kerugian negara Rp 191 miliar dari APBD DKI Jakarta dalam pembelian lahan untuk RS Sumber Waras.

Atas kasus Sumber Waras itu, Ahok menilai rekomendasi BPK tidak berdasar karena hanya berpatok pada nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan pada 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014. (lpn/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *