Ingkar Janji, Serikat Pekerja Menyesal Pilih Anies-Sandi

Para buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta Rp 3,6 juta yang ditetapkan Gubernur  Anies Baswedan.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Para buruh di DKI Jakarta mulai merasakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang tidak pro pekerja. Setelah kemarin menuding Anies Baswedan-Sandiaga Uno ingkar janji, hari ini (3/11) para buruh mengaku menyesal telah memilih pasangan Gubernur-Wagub yang diusung Partai Gerindra-PKS itu di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Aktivis Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan anggota Dewan Pengupahan Pandakotan Hutagaol mengatakan, Anies-Sandiaga dinilai ingkar janji kepada buruh yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap merugikan buruh.

“Iya saya menyesal, menyesal banget,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPP KSPI, Jakarta Timur, Jumat (3/11). (Baca: Buruh Kecewa Anies Sama dengan Ahok, Ingkari Kontrak Politik Upah)

Pandakotan mengaku kecewa pemimpin yang telah dipilih kelompok buruh justru berkhianat.  Ia merasa iba dengan para anggotanya yang bekerja di berbagai pabrik di Jakarta yang melihat pemimpin yang dipilihnya tak bisa memperjuangkan nasibnya.

“Saya sudah biasa dibohongi, tapi anggota saya di lapangan kasihan, dulu Bang Sandi mengatakan, ‘saya tak akan pernah lupa apa yang pernah saya tandantangani’, tapi kenyataannya sekarang seperti ini. Kami kecewa banget,” ungkapnya.

Ia menuturkan, saat kampanye Pilgub lalu, ada 10 poin kontrak politik yang sepakati Anies-Sandi dengan para Buruh. Salah satu poinnya ialah tidak menggunakan PP No 78 untuk dijadikan dasar penetapan UMP DKI Jakarta.

Saat itu serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghitungan UMP menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dinilai menguntungkan kesejahteraan buruh karena dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

“Jika berdasarkan rumus tersebut, UMP di DKI Jakarta sekarang bisa Rp 3,9 juta, bukan 3,6,” ujar Pandakotan.

Saat kontrak politik ini disetujui kedua belah pihak, lantas ketua SPN menginstruksikan kepada para anggotanya di seluruh DKI Jakarta untuk mendukung dan memilih pasangan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

“Anggota SPN di Jakarta saja kira-kira ada 28 ribu itu milih Anies-Sandi karena memang seperti itu instruksinya,” ujarnya. (cni/mun)