Ini 6 Dosa Freeport Berdasar Hasil Audit BPK

oleh
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan).
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Perjanjian baru yang disepakati Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia ternyata belum menyelesaikan semua persoalan terkait operasi tambang emas di Papua. Masih ada sedikitnya enam kesalahan besar Freeport yang harus segera diperbaiki oleh perusahaan  Amerika Serikat itu.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI April- Desember 2016 menemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi merugikan Indonesia. Auditor Utama IV BPK Saiful Anwar Nasution menyatakan BPK telah menyampaikan rekomendasi terhadap Kementerian ESDM dan Freepot Indonesia.

Ia menyatakan BPK akan terus memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi tersebut. “Kita akan pantau selama 3 atau 6 bulan kedepan,sampai mana rekomendasi yang kita sampaikan ditindaklanjuti,” jelas Saiful, Selasa (3/10).

Dosa pertama, anak perusahaan Freeport Mc-Moran Inc yang berpusat di AS itu adalah pembagian dividen yang diterima Indonesia pada tahun 2010 hanya sebesar USD 168,53 juta dari total USD 1,8 miliar. Dan tahun 2011 hanya USD 202, 28 juta dari total USD 2,16 miliar. Sejak tahun 2012 Indonesia tidak memperoleh deviden dengan alasan untuk memperkuat modal.

Namun hasil pemeriksaan diketahui bahwa di negara-negara lain Freeport-McMoRan selama tahun 2012-2014 membagikan deviden kepada pemegang saham. Padahal Freeport Indonesia ialah penyumbang terbesar keuntungan Freeport-McMoRan.

Kedua, terjadi potensi kekurangan penerimaan iuran tetap dan royalti selama tahun 2009-2015 senilai USD 445,96 juta. Ini lantaran berdasarkan pasal 169 UU Nomor 4 tahun 2009 , seharusnya ketentuan tarif dalam kontrak karya segera disesuaikan dengan PP paling lambat 1 tahun.

Namun baru disesuaikan pada tahun 2014 melalui MoU tanggal 25 Juli 2014 sehingga terdapat potensi kekurangan penerimaan iuran tetap dan royalti tahun 2009-2014 senilai USD 445,96 juta.

Ketiga, pengawasan dan pengendalian Kementerian ESDM dalam pemasaran produk hasil tambang Freeport Indonesia masih lemah. Jika mengacu pada UU Nomor 4 tahun 2009, kontrak karya wajib membangun smelter paling lambat lima tahun sejak UU berlaku atau paling lambat Januari 2014. Tapi faktanya, Freeport Indonesia hingga saat ini belum membangun smelter. Bahkan Freeport Indonesia bisa mengekspor konsentrat lantaran mendapat surat izin Menteri Perdagangan pada tanggal 5 Juli 2014.

Nah selama kurun waktu embargo ekspor konsentrat periode Januari-Juli 2014 ini, diam-diam Freeport Indonesia tetap mengekspor konsentrat. BPK menemukan bahwa Freeport Indonesia mengirim konsentrat sebanyak tujuh invoice dengan berat 10.122,186 ton.

Dosa Keempat Freeport mencuat  terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Akibatnya pemerintah kehilangan potensi perolehan PNBP dari penggunaan kawasan hutan.

Padahal, Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2004 menetapkan 13 perusahaan tambang berada di hutan lindung dan wajib mengurus IPPKH . Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 13 perusahaan tersebut, Freeport saat ini belum memperoleh IPPKH.

Kelima, terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport senilai USD 1,43 juta atau senilai Rp 19,43 miliar. Jumal ini seharusnya masih ditempatkan pada Pemerintah Indonesia. Dalam catatan BPK, hasil reklamasi peta reklamasi melalui Geographic Information System (GIS).

Terdapat beberapa blok reklamasi sepanjang tahun 2005-2015 yang tumpang tindih dan diklaim berulang kali. Sehingga terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi senilai USD 1,43 juta.

Dan terakhir, peningkatan porsi kepemilikan saham Pemerintah Indonesia melalui mekanisme divestasi saham Freeport berlarut-larut. Kontrak Karya menetapkan bahwa divestasi sebesar 51% paling lambat dilakukan 20 tahun setelah perjanjian ditandatangani atau pada Desember 2011.

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat peraturan dan kebijakan yang meringankan ketentuan divestasi. (tan/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *