Ini Alasan Kejagung Menolak Gabung Densus Antikorupsi Polri

oleh
Pimpinan tiga lembaga penegak hukum, Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK Agus Rahadjo dan Jaksa Agung M Prasetyo (kanan) menggelar rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senin (16/10) untuk membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pimpinan tiga lembaga penegak hukum, Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK Agus Rahadjo dan Jaksa Agung M Prasetyo (kanan) menggelar rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senin (16/10) untuk membahas pembentukan Densus Antikorupsi Polri.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Jaksa Agung M. Prasetyo tak mau korpsnya bergabung dengan Detasemen Khusus Antikorupsi Polri. Kejagung lebih memilih fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi.

Prasetyo menyatakan bahwa institusinya selama 15 tahun terakhir memilih jalur pencegahan dalam perang melawan korupsi. Menurutnya, cara itu tidak boleh diabaikan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati.

“Pencegahan oleh kejaksaan jadi pilihan. Jenis penegakan hukum lain yang tidak boleh diabaikan adalah pencegahan,” kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Republik Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/10).

Bentuk pencegahan yang dilakukan kejaksaan di antaranya pembentukan tim pengawal Kejaksaan Agung dari pusat hingga kota atau Tim Pengaman dan Pengawal Pemerintah Pembangunan Pusat (TP4P) dan daerah.

“Dana desa yang semakin bertambah itu perlu dikawal agar terjamin. Pada 24 Agustus lalu jajaran kejaksaan serentak sosialisasi dengan kepala desa. Pemulihan aset, penegakan hukum preventif, ini tidak populer. Tidak banyak diketahui orang karena senyap dan tidak hiruk-pikuk,” kata Prasetyo.

Alasan lain Kejagung menolak bergabung dengan Densus Antikorupsi Polri dalam penindakan korupsi adalah karena kejaksaan sudah mempunyai Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK).

“Saya tekankan keberadaan Densus Tipikor tidak harus membuat kejaksaan berbaur di dalamnya,” ujar Prasetyo.

Mantan politisi Partai Nasdem ini mengatakan Kejaksaan memilih untuk merevitalisasi Satgassus yang dibentuk pada 2015 . Bahkan Prasetyo mengklaim, tidak ada penambahan biaya operasional untuk Satgassus antikorupsi tersebut. “Kami sama sekali tidak ada tambahan biaya operasional,” kata Prasetyo.

Nantinya, lanjut Prasetyo, Satgassus P3TPK akan menampung hasil Densus Antikorupsi Polri. Karen itu, Prasetyo mengatakan lembaganya tidak perlu membaur dengan Densus Antikorupsi bentukan Polri.

Wacana pembentukan Densus Antikorupsi mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa, 23 Mei lalu. Sejak itu, Korps Tri Brata menyusun kajian untuk merealisasikannya.

Polri berencana merekrut 3.560 anggotanya untuk mengisi detasemen yang ditargetkan akan mulai bekerja pada 2018 tersebut. Tito pun mengajukan anggaran Rp 2,64 triliun, yang akan menjadi tambahan rencana bujet Polri tahun depan.

Densus Antikorupsi akan dibentuk mirip seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya dengan menempatkan penyidik dan jaksa penuntut di bawah satu atap guna mempermudah koordinasi keduanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Densus Tipikor.

“Ini diharapkan dipimpin jenderal bintang dua, lalu diisi 4.600 Kambitnas, 461 Polres, hampir 5000 Polsek yang digunakan untuk pencegahan. Ini sudah disampaikan ke Bapak Presiden 25 September lalu untuk dibicarakan dalam rapat terbatas,” ujar Kapolri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Kapolri menjelaskan pola kerja Densus Tipikor hampir serupa dengan Densus 88 Anti-teror. Akan ada satuan tugas (Satgas) yang dibentuk di tiap provinsi.

“Kami usul dibentuk Densus Tipikor. Ini tersentralisasi, tak lagi berbeda-beda, jadi sama seperti Densus 88 Anti-teror. Jadi ada satgas di tiap provinsi,” tuturnya. (tp/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *