Ini Dampak MK Kabulkan Cantumkan Penghayat Kepercayaan di KTP

MK mengabulkan uji materi Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Dengan demikian, warga yang menjadi penghayat kepercayaan boleh mencantumkan keyakinannya di kolom agama dalam KTP dan kartu keluarga.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penghayat kepercayaan di kolom agama dalam KTP bisa berdampak besar pada tatanan aktivitas kemasyarakatan maupun kenegaraaan. Yang paling nyata, pemerintah harus mengakomodasi kegiatan kelompok penghayat kepercayaan yang tergabung dalam sedikitnya 187 organisasi.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengemukakan, pemerintah perlu hati-hati menyikapi putusan dikabulkannya permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Menurutnya, banyak aspek yang perlu dipikirkan dalam membentuk regulasi baru.

“Mesti hati-hati, belum lagi bicara masalah implementasi misalnya nikah, talak, rujuk, orang melahirkan, kematian, dan sarana ibadah seperti apa (untuk penghayat kepercayaan),” kata Ali Jumat (10/11).

Ali menyatakan, dengan mencantumkan penghayat kepercayaan di kolom KTP berarti negara mengakui legalitas dan hak warga negara dari kelompok tersebut. Aspek kegiatan kelompok tesebut perlu diakomodasi bukan hanya dalam pencantuman di kolom KTP.

“Kalau negara sudah mengakui berarti negara menjamin dong. Nah itu betapa rumit, dampaknnya panjang, lebar, luas dan menyangkut aspek anggaran yang tidak sedikit,” ujar Ali.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto juga punya pandangan yang sama. Tata cara yang diberikan untuk penganut enam agama resmi di Indonesia kemudian akan berubah.

“Misalkan tata cara masalah kedudukan warga negara dalam posisi tertentu, kan harus disumpah jabatan. Nanti dia pakai kitab suci yang mana, ada enggak kitab suci mereka atau dengan sumpah yang mana,” kata Yandri.

Ia tak sepakat bila penghayat kepercayaan dianggap sebagai agama. Pemeritah dinilai perlu cermat dan tegas dalam menentukan pembinaan kelompok tersebut pada kementerian mana.

“Impak putuskan MK  ini sangat besar,” ucap Yandri. (met/gbi)