Ini Dua Saksi Ahli yang Disiapkan Pemkot Surabaya Dalam Sidang Gugatan di MK

 

Suasana belajar mengajar di salah satu sekolah di Surabaya.

Suasana belajar mengajar di salah satu sekolah di Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya bidang informasi, Didik Yudhi Prasetyo mengatakan, Pemkot Surabaya akan menghadirkan dua saksi ahli dalam dalam gugatan yang dilayangkan oleh warga Surabaya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua saksi ahli yang bakal didatangkan tersebut adalah pakar hukum administrasi, Prof Phillipus M Hadjon dan mantan hakim Konstitusi Haryono. Serta tiga saksi fakta yakni Wali Kota Surabaya, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi, dan tenaga administrasi honorer jenjang SMA/SMK. Untuk saksi fakta ini sesuai dengan bidang kerjanya.

“Bu wali akan menyampaikan perihal pendidikan secara komprehensif di Kota Surabaya. Juga hal-hal apa saja yang telah dilakukan Pemkot di bidang pendidikan. Seperti pendidikan gratis 12 tahun, melengkapi sarana pendidikan, memberikan pelatihan pada guru-guru juga mengirim guru-guru ke luar negeri untuk peningkatan kompetensi,” jelas Didik Yudhi Prasetyo.

Menurut Didik, ini merupakan sidang keenam kalinya terkait gugatan yang dilayangkan oleh warga Surabaya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan kepada pemerintah provinsi.

Di sidang sebelumnya, pihak yang hadir dari pihak Pemerintah Provinsi Jatim dan juga PGRI pusat. Di sidang sebelumnya, juga hadir perwakilan dari pihak pemerintah seperti dari Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM.

Pihaknya berharap, kewenangan penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK (menengah) tetap dikelola oleh Pemkot Surabaya seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kita berharap nanti akan ada aturan khusus bagi pemerintah kota/kabupaten yang dianggap mampu Sumber Daya Manusia (SDM) nya dan juga anggarannya,” harap Didik.(bmb/gbi)