Ini Perbandingan Program Infrastruktur Jokowi dan SBY

Bandingkan: Presiden Joko Widodo (kanan) dan pendahulunya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) diperbandingkan tentang program pembangunan infrastuktur di eranya masing-masing.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Saling berbalas kritik antara mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan elit politik PDI Perjuangan menarik perhatian pengamat untuk membandingkan program pembangunan infrastruktur era SBY dengan Joko Widodo. Pengamat menilai, program insfrastruktur SBY dulu lebih terarah dibanding rezim sekarang, meski banyan yang belum tuntas selama dua periode pemerintahan (2004-2014).

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengemukakan, jika arah pembangunan infrastruktur ini lebih jelas dan diketahui oleh masyarakat, maka akan berdampak lebih besar pada masuknya investasi. Namun saat ini meski pemerintah telah berusaha keras mendorong pembangunan infrastruktur, tetapi tidak berdampak signifikan pada peningkatan investasi.

“Kalau masyarakat bisa tahu arah, minimal ada kejelasan sehingga dia bisa proyeksikan bisnis apa yang akan dikembangkan. Sehingga in line, oh pemerintah mulai pembangunan infrastruktur di titik tertentu. Misalnya saya akan investasi saya akan ada guidance. Pasti akan berkontri terhadap peningkatan investasi. itu salah satu yangg menjadikan mengapa pemerintah sudah mulai bangun infrastruktur tapi tidak ada investasi yang masuk‎,” tutur Enny di Jakarta, Kamis (9/2).

Di era pemerintahan SBY, ada program yang bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun lanjut Enny, proyek infrastruktur dalam program ini masih banyak yang belum teralisasikan.

“Kalau Pak SBY rencana di atas rencana. Rencananya detail tapi bagaimana rencana direalisasikan tidak ada. Sehingga hanya andalkan APBN. Investor swasta tidak ada yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur,” kata dia.

Menurutnya, dalam sisa masa pemerintahannya, Presiden Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur yang telah ada sejak dulu namun tertunda. Hal ini dinilai akan memberikan kepastian bagi investor yang telah lama menanamkan modalnya di Indonesia.

“Mustinya, ini yg bisa dilanjutkan. Toh realisasinya sebenarnya melanjutkan. Kan sebenarnya yang di groundbreaking sudah didesain sejak era SBY dulu. Cuma pertimbangannya perubahan rezim jadi tidak dibungkus MP3EI,” ujar Enny.

Adapun program infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK, kata Enny, mesti terbukti lebih banyak proyek pembangunan yang dieksekusi pada program infrastruktur pemerintahan Jokowi, namun  belum memiliki arah yang jelas.

“Di era pemerintahan Jokowi desain pembangunan infrastrukturnya belum jelas. Jadi dokumen pembangunan infrastruktur masyarakat sulit mendapatkan. Sehingga implikasinya arah kebijakan infrastruktur jadi tanda tanya. Infrastruktur tidak bisa instan, tidak bisa langsung hari ini dananya digelontorkan besok investasi meningkat,” ujanya.

Sebelumnya, SBY menyindir pemerintah hanya fokus pada urusan pembangunan fisik. Namun kurang memperhatikan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Ketua DPP PDIP Hendrawan membantah jika pemerintah hanya gencar membangun tapi mengabaikan pembangunan SDM. Menurutnya, SBY tengah membayangkan anggaran negara telah habis digunakan untuk pembangunan fisik.

Hendrawan balik menyindir SBY bahwa infrastruktur menjadi sektor yang vital. Pemerintah justru terus mengoreksi dan memperbaiki pembangunan infrastruktur yang mangkrak di pemerintahan sebelumnya.

Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah upaya mengejar ketinggalan pembangunan proyek mangkrak dalam satu dekade pemerintahan sebelumnya.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi, kata dia, justru untuk menyelamatkan agar bangunan yang belum selesai tidak menjadi sia-sia.

“Apa yang dilakukan Pak Jokowi termasuk menghidupkan kembali infrastruktur yang mangkrak dari periode-periode sebelumnya. Kalau tidak ini akan jadi besi tua,” tegasnya. (lpn/gbi)