Inilah 7 Kawasan Yang Akan Ditetapkan Pemkot Sebagai Area Bebas Asap Rokok

 

 Sekolah merupakan salah satu kawasan yang akan ditetapkan sebagai area bebas asap rokok. (Taman SMAN 16 Surabaya).

Sekolah merupakan salah satu kawasan yang akan ditetapkan sebagai area bebas asap rokok. (Taman SMAN 16 Surabaya).

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Pemkot Surabaya berencana menetapkan semua kawasan perkantoran, pendidikan, kesehatan, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya sebagai area bebas asap rokok. Kepastian tersebut, disampaikan Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Senin (16/5/2016).

Wishnu Sakti menjelaskan, larangan merokok pada area publik tersebut sebenarnya hanya mempertegas Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas Merokok yang ditetapkan di tahun 2008.

“Ini hanya memastikan saja, harus bebas rokok,” katanya

Menurut dia, selama ini di beberapa kawasan tertentu sudah menerapkan bebas dari asap rokok. Dengan pertimbangan itu, dirinya memperkirakan penerapannya tak akan mengalami kesulitan.

“Sejauh ini masyarakat sudah tertib, di daerah pendidikan orang sudah bisa menjaga diri untuk tak merokok,” tegasnya

Namun, demikian, Whisnu Sakti mengakui agar efektif, banyak hal yang harus dijelaskan dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) nantinya.

“Kita lihat pembahasannya dengan DPRD nantinya,” jelas Ketua DPC PDIP Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, apabila usulan yang disampaian ditetapkan menjadi Perda Kawasan tanpa Rokok, maka tak ada lagi ruangan khusus merokok yang selama ini ada di sediakan di beberapa tempat umum.

“Kalau diberlakukan, tak boleh lagi ruangan merokok di kantor dan tempat umum,” tandasnya

Ia mengakui, selama ini melalui Perda 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas Merokok, masih ada beberapa ruangan yang disediakan bagi para perokok.

“Tapi nanti semua dilarang,” ujarnya singkat

Febria mengungkapkan, larangan merokok di tujuh kawasan publik tersebut  berlandaskan UU 36 tahun 2014 tentang kesehatan.Selama ini, dalam mengawal penerapan perda KTR dan KTM, Dinas Kesehatan dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPR) terkait melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Bahkan, beberapa pelanggar telah dikenai sanksi peringatan.

“Setiap bulan kita evaluasi penerapannya (perda),” pungkas Feny, sapaannya.(bmb/gbi)
.