Internal Polri Masih Banyak Korup, Wapres Anggap Densus Antikorupsi Tak Perlu

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Ketua KPK Agus Rahardjo saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Wakil Presiden tak setuju dengan pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi Polri. Wapres memandang Densus antikorupsi Polri belum diperlukan mengingat masih banyak oknum petinggi korps Bhayangkara yang terlibat tindak pidana korupsi.

“Di polisi juga banyak masalah korupsi itu di internal polisi,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10).

Karena itu, Wapres Kalla menilai sebaiknya kinerja pemberantasan korupsi dari Polri difokuskan untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Jadi cukup biar KPK dulu. Toh, sebenarnya polisi dan kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Itu difokuskan dululah di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan KPK dibantu,” ujarnya.

Menurut Kalla, jika Densus Antikorupsi dibentuk, bahkan sampai tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor, dikhawatirkan akan menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat dan menghambat laju pemerintahan. Kondisi itu justru membahayakan karena pejabat yang tidak ingin korupsi menjadi takut mengambil keputusan.

“Nanti, kalau semua bisa tangkapin orang di mana saja, bisa habis juga itu pejabat,” ujarnya.

Kalla mengatakan obyektivitas dalam menjaga pemberantasan korupsi harus dijaga. Jangan hanya ingin memberantas korupsi, semua disapu. Jika pejabat ketakutan mengambil keputusan, akibatnya bisa berpengaruh terhadap proses pembangunan.

“Bahaya juga kalau semua pejabat takut ya walaupun dia tidak korup. Takut juga dia nanti mengambil keputusan.”

Terlebih, menurut sebagian pengamat, Densus Antikorupsi Polri berpotensi melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, lembaga baru yang ingin didirikan Kepolisian RI tersebut memuat wewenang penuntutan terhadap perkara korupsi.

“Secara teori hukum acara pidana juga tidak ada penuntutan di bawah kepolisian,” kata Ketua Divisi Data Peradilan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Dio Ashar Wicaksana.

Wacana pembentukan Densus Antikorupsi mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa, 23 Mei lalu. Sejak itu, Korps Tri Brata menyusun kajian untuk merealisasikannya.

Polri berencana merekrut 3.560 anggotanya untuk mengisi detasemen yang ditargetkan akan mulai bekerja pada 2018 tersebut. Tito pun mengajukan anggaran Rp 2,64 triliun, yang akan menjadi tambahan rencana bujet Polri tahun depan. (vin/nad)