IPT Dicabut, Warga Simo Hilir Ngadu ke Anggota DPRD Kota Surabaya

oleh
Ketua DPRD Surabaya, Armuji saat menerima perwakilan warga Simo Hilir.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sejumlah warga Simo Hilir, Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal hari ini mengadu ke Anggota DPRD Kota Surabaya, Rabu (9/5/2018). Kedatangan mereka untuk mengadukan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mencabut Izin Pemakaian Tanah (IPT).

Perwakilan warga Simo Hilir, Sunjoyo menilai kebijakan pemerintah kota tersebut kurang bijak. Mengingat, selama ini warga sudah membayar dewan IPT dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama puluhan tahun.

“Alasan Pemkot tanah itu ditelantarkan. Padahal, selama ini belum dibangun bangunan, karena terkendala dengan sungai yang melintas dan belum adanya akses jalan,” katanya.

Sunjoyo menyatakan, warga sebenarnya bersedia membangun akses jalan yang berada di sekitar lahan milik warga. Harapanya, lahan yang ada bisa dimanfaatkan oleh warga setempat.

Menurut dia, sikap proaktif yang ditunjukan warga lantaran Pemkot Surabaya tak kunjung direalisasikan masterplan kota. Sayangnya, hingga saat ini usulan itu belum mendapat respon.

“Kita sudah pernah mengajukan buat jalan sendiri tapi belum ditanggapi,” sesalnya.

Warga lainnya, Yonggono mengatakan, bahwa langkah pemerintah kota mencabut sewa lahan atau IPT, karena kawasan tersebut rencananya akan dibangun Fasilitas Umum (Fasum) seperti taman bermain.

“Kita minta dikembalikan seperti semula, sehingga bisa membangun rumah disana,” pinta Yonggono.

Mendapati keluhan dari warga, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono mengaku sebenarnya keluhan warga Simo Hilir sudah berlangsung cukup lama. Tepatnya, sejak tahun 2007.

Baktiono menjelaskan, pada tahun 2007 pemerintah kota telah mengeluarkan surat peringatan, agar warga tak memperpanjang izin pemakaian Tanah.

“Peringatan berlangsung cepat sekali, hanya beberapa bulan langsung dicabut,” kata Baktiono.

Baktiono berharap, pemerintah kota konsisten dengan rencana yang ada sebelumnya. Menurutnya, apabila rencana awal dilanggar menjadi tak sesuai dengan masterplan.

“Rencananya lebar jalan yang dibangun 5 meter, sedangkan sungai 7 meter,” papar politisi dari PDI-P ini.

Ia menyampaikan, pengaduan warga akan dibahas di DPRD. Pembahasan akan melibatkan beberapa Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, apabila tak ada titik temu, warga bisa mengajukan gugatan ke PTUN atau Pengadilan Negeri Surabaya.

“Kalau tidak ada titik temu, warga bisa menggugat ke PTUN,” saran Baktiono. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *