Irjen Kemendes Divonis 1,5 Tahun, Auditor BPK Keberatan Dakwaan Jaksa Tak Berdasar Penyidikan

oleh
Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito (depan) dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo (belakang) divonis masing-masing 1,5 tahun karena terbukti menyuap auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri.
Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito (depan) dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo (belakang) divonis masing-masing 1,5 tahun karena terbukti menyuap auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo, masing-masing divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/10). Sugito dan Jarot dinyatakan terbukti menyuap auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri.

Selain hukuman pidana, Sugito juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Sementara, Jarot diwajibkan membayar denda Rp 75 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan keduanya tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan keduanya semakin menguatkan persepsi publik bahwa apartur pengawasan internal belum optimal sebagai pengawas. Inspektorat justru menjadi bagian dari permasalahan.

Meski demikian, Sugito dan Jarot mau mengakui perbuatan, belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga. Keduanya juga sudah lama mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu, terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar persidangan.

Sugito dan Jarot menyuap  Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK. Uang suap Rp 240 juta diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Sementara pada sidang lain, Rochmadi Saptogiri, menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Melalui pengacaranya, Rochmadi menyatakan keberatan atas dakwaan mengenai penerimaan gratifikasi.

“Surat dakwaan harus dibuat berdasarkan penyidikan. Kalau tidak, maka surat dakwaan harus dinyatakan cacat prosedur,” ujar Ainul Syamsu, pengacara Rochmadi saat membacakan eksepsi.

Rochmadi dan pengacaranya meminta agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan dinyatakan dibatalkan, atau tidak dapat diterima. Menurut jaksa, Rochmadi menerima gratifikasi sebesar Rp 3,5 miliar.

“Terdakwa tidak pernah diberi tahu. Tidak dikasih salinan sprindik (surat perintah penyidikan) tentang gratifikasi. Maka, kami simpulkan dakwaan kedua tidak melalui proses penyidikan,” kata pengacara.

Dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rochmadi didakwa empat dakwaan sekaligus. Salah satunya, didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rochmadi dan pengacaranya merasa keberatan atas dakwaan tersebut. Sebab, Rochmadi tidak pernah disangkakan dalam kasus gratifikasi. Dia juga tidak pernah diperiksa dalam penyidikan kasus gratifikasi. (kc/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *