Irjen Kementerian PDTT Mengaku Terus Dimintai Uang oleh Auditor BPK

oleh
Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan Pledoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10).
Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan Pledoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, mengaku terpaksa menyusui auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Choirul  Anwar Rp 240 juta lantaran terus ditekan. Sugito mengatakan, Choirul Anam terus meminta duit kepadanya untuk diberikan kepada auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri yang sedang memeriksa laporan keuangan Kementerian PDTT.

“Sejak tanggal 22-28 April 2017, Choirul Anam hampir setiap hari secara terus-menerus mengejar saya untuk meminta atensi atau perhatian untuk Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli,” ujar Sugito saat menyampaikan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10). Sugito menuturkan, Choirul Anam sebenarnya meminta Rp 250 juta.

Sugito mengatakan, karena terus didesak, akhirnya pada 26 april 2017, ia mengajak Anam bertemu dengan Sekjen Kemendes Anwar Sanusi. Pertemuan itu untuk membahas duit pelicin itu yang diminta Anam.

“Saya sangat menyayangkan saat Choirul Anam dalam persidangan di bawah sumpah menyangkal bahwa permintaannya adalah penyebab bencana yang saya alami ini,” kata Sugito.

Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo dituntut pidana masing-masing dua tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Sugito dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, sementara Jarot dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya dinilai terbukti menyuap Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara. Menurut jaksa, uang Rp 240 juta diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. (Baca: Auditor BPK Didakwa Terima Gratifikasi dan Suap Rp 3,5 Miliar dan Pencucian Uang). (kc/nad)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *