Istana Tak Mau Dituding Kecolongan Kasus Arcandra

oleh
Staf Khusus bidang komunikasi, Johan Budi (kiri) tak mau jika Presiden Jokowi dan istana kepresidenan dianggap kecolongan terkait lolosnya Archandra Tahar yang berkewarganegaraan ganda diangkat menjadi Menteri ESDM.

 

Staf Khusus bidang komunikasi, Johan Budi (kiri) tak mau jika Presiden Jokowi dan istana kepresidenan dianggap kecolongan terkait lolosnya Archandra Tahar yang berkewarganegaraan ganda diangkat menjadi Menteri ESDM.
Staf Khusus bidang komunikasi, Johan Budi (kiri) tak mau jika Presiden Jokowi dan istana kepresidenan dianggap kecolongan terkait lolosnya Arcandra Tahar yang berkewarganegaraan ganda diangkat menjadi Menteri ESDM.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pasca mencopot Arcandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM, Istana Kepresidenan kini menangkis tudingan telah kecolongan. Presiden Joko Widodo dianggap kecolongan karena mengangkat Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM pada reshuffle kabinet II 27 Juli 2016 lalu, padahal memiliki kewarganegaraan ganda.

Belakangan baru diketahui bahwa Arcandra berstatus warga negara Amerika Serikat dan langsung diberhentikan oleh Presiden Jokowi, berlaku mulai Selasa (16/8) besok. Meski sudah mengambil langkah tegas, Presiden Jokowi tetap dihujani kritikan bahkan disalahkan.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo meminta publik tidak melihat hal ini sebagai kecolongan. Ia berharap publik bisa mengapresiasi sikap Jokowi yang responsif mendengar berbagai kritik dan masukan yang berkembang.

“Melihatnya jangan begitu (istana kecolongan). Melihatnya bahwa presiden responsif terhadap persoalan yang muncul,” kata Johan usai jumpa pers pemberhentian Arcandra, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8).

Johan mengatakan, sejak informasi mengenai dwi kewarganegaraan Arcandra ini berkembang di media sosial pada Sabtu (13/8), Presiden langsung mendapatkan data dan informasi dari berbagai pihak terkait. Jokowi juga sudah beberapa kali memanggil Archandra ke Istana.

“Dari berbagai pihak itu masuk ke Presiden dan akhirnya Presiden memberhentikan dengan hormat Pak Arcandra Tahar dan menunjuk Pak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Plt Menteri ESDM sampai ditunjuk Menteri ESDM definitif,” ucap Johan.

Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ikut membantu Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid II, enggan berkomentar seputat proses rekrutmen Arcandra.

“Sudah ya, cukup lah,” kata Pratikno sambil terus berjalan menghindari wartawan. Pratikno juga enggan berkomentar soal dwi kewarganegaraan Arcandra.

Pratikno ditugasi Presiden Jokowi untuk mengumumkan pemberhentian Archandra, Senin (15/8) malam. (Baca: Kewarganegaraan Ganda, Menteri ESDM Archandra Tahar Dipecat).

Saat dilantik pada Rabu (27/7/2016), Arcandra sudah memegang paspor AS setelah melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan mengucapkan sumpah setia kepada AS. Karena Indonesia belum mengakui dwikewarganegaraan, secara hukum, Arcandra dinilai sudah kehilangan status WNI-nya.

Bahkan, disebutkan, sebulan sebelum menjadi warga negara AS, Februari 2012, Arcandra mengurus paspor RI kepada Konsulat Jenderal RI di Houston, AS, dengan masa berlaku lima tahun. Tercatat, sejak Maret 2012, Arcandra melakukan empat kunjungan ke Indonesia dengan menggunakan paspor AS.

Namun, saat Arcandra dilantik sebagai Menteri ESDM, dia menggunakan paspor RI yang secara hukum sudah tak sah dipakainya.

Terkait hal itu, Arcandra dinilai melanggar UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak, atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. (kc/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *