Jadi Organisasi Terlarang, Polri Siap Bubarkan Seluruh Kegiatan HTI

Aksi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pemerintah melalui Kemenkum HAM secara resmi mencabut status Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sehingga statusnya menjadi organisasi terlarang. Untuk itu, segala kegiatan HTI terlarang juga. Polri pun telah menginstruksikan pada seluruh jajarannya untuk membubarkan segala kegiatan yang mengatasnamakan HTI.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto. Menurutnya, HTI tak bisa menggelar kegiatan atas nama organisasi. Jika HTI masih beraktivitas seperti biasa, maka polisi akan membubarkannya.

“Kalau mereka unjuk rasa atas nama HTI pasti akan langsung dibubarkan,” kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

(Baca Juga: Kemenkum HAM Umumkan Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI)

Demikian pula jika HTI meminta izin polisi untuk menggelar kegiatan. Setyo memastikan, Polri tak akan memberi izin karena sudah tidak lagi diakui oleh pemerintah. Ia mengingatkan, ada ancaman pidana bagi kelompok masyarakat yang memaksakan kegiatan tanpa seizin polisi.

“Kalaupun dia memaksakan (kegiatan), pasti akan dibubarkan. Secara organisasi mereka kan sudah dibubarkan,” kata Setyo.

Setyo mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak berlaku surut sehingga polisi tidak dapat menindak anggota HTI atas kegiatan mereka sebelumnya. Namun, hukum akan berlaku jika kegiatan serupa masih berlangsung pasca pembubaran oleh pemerintah.

“Nanti kalau masih ada yang memaksakan ngomong (ideologi khilafah), kami bisa proses. Sesuai dengan klausul pidananya kita akan lihat,” kata Setyo.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM resmi membubarkan HTI dengan mencabut status badan hukumnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris menganggap ormas tersebut tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan dasar hukum negara.

Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

Fakta di lapangan, menurut pemerintah, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. HTI dianggap mengingkari AD/ART sendiri.(kcm/ziz)