Jadi Sasaran Reshuffle Kabinet, PKB Malah Tuding Tiga Menteri Ini Patut Diganti

ilustrasi rshuffleGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi sasaran tembak reshuffle kabinet setelah masuknya PPP, PAN, dan Golkar sebagai pendukung pemerintah. Presiden Jokowi juga telah memberi sinyal bakal mereposisi menteri dari NU (PKB) yang berjumlah 6 untuk digantikan dari kalangan Muhammadiyah (PAN).

Sinyal yang tidak mengenakkan ini membuat PKB kelimpungan. PKB pun mengambil langkah agar sasaran tembak reshuffle kabinet berubah.

Anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq menyatakan, Presiden dalam beberapa waktu terakhir telah mengirimkan sinyal reshuffle kepada partai pendukung pemerintah. Sinyal itu, kata dia, seharusnya dimaknai dengan peningkatan kualitas kerja para menteri.

“Reshuffle itu hak prerogratif Presiden. Tapi harus menjadi motivasi bagi kementerian yang kinerjanya kurang,” kata Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Meski telah memberikan sinyal, masih ada menteri yang belum merespons secara positif. Salah seorang menteri yang menurut Maman kurang memahami sinyal Presiden, yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ia mengatakan, menjelang Bulan Suci Ramadhan, Presiden telah mengingatkan pentingnya ketersediaan daging. Sebab, hal itu berpengaruh terhadap stabilitas harga daging di pasaran.

“Pak Amran ini berkali-kali membicarakan soal harga daging, tapi bukannya itu menjadi kewenangan Mendag? Tugas Pak Amran kan menjamin ketersediaan, tapi tidak bisa memenuhi juga,” ujarnya.

Selain Mentan, menteri lain yang kinerjanya juga disoroti PKB, yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bappenas Sofyan Jalil.

“Menkeu dan Bappenas harus memikirkan bagaimana (anggaran) pendidikan Islam dipotong begitu besar tanpa ada rasionalisasi alasan,” ujarnya.

Sementara itu, meski menjadi hak prergratif Presiden, anggota Komisi VIII DPR itu meminta Jokowi segera memberi kepastian soal reshuffle. Sebab, dikhawatirkan gonjang-ganjing reshuffle itu akan semakin berdampak buruk terhadap kinerja kementerian.(kcm/ziz)