Jadi Tersangka Lagi, Novanto Kembali Ajukan Praperadilan dan Laporkan KPK ke Polisi

Ketua DPR dan tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto akan mengajukan gugatan praperadilan, Senin (13/11) pekan depan dan melaporkan KPK ke polisi, malam ini.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua DPR Seya Novanto akan menggulirkan babak baru perseteruan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dia ditetapkan sebagai tersangka lagi untuk kedua kali. Novanto akan melakukan segala cara untuk bisa benar-benar lolos dari jerat kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun lewat gugatan praperadilan dan melaporkan lembaga antirasuah ke Bareskrim Polri.

“Praperadilan pasti kami lakukan, tidak mungkin tidak,” kata pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi saat dihubungi, Jumat (10/11).

Fredrich berujar pihaknya akan secepanya mengajukan gugatan praperadilan maupun pidana ke kepolisian. Praperadilan, kemungkinan akan diajukan pada Senin pekan depan.

“Kalau pidana mungkin malam ini kami laporkan,” kata Fredrich.

Untuk laporan ke kepolisian, Fredrich menuduh KPK telah melawan putusan pengadilan praperadilan karena kembali menetapkan kliennya sebagai tersangka. Menurutnya, tindakan KPK itu telah melawan putusan praperadilan yang dimenangkan Novanto sebelumnya.

“Putusan praperadilan sangat jelas memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Pak Setya Novanto. Sekarang kalau KPK tetapkan lagi, KPK melawan putusan pengadilan. Ya kena pidana,” kata Fredrich.

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Jumat, 10 November 2017. (Baca: KPK Umumkan Novanto Kembali Jadi Tersangka Korupsi e-KTP).

Sebelumnya, KPK pernah menjerat Setya Novanti dalam perkara yang sama pada 17 Juli 2017 lalu. Namun status tersangka ini gugur, setelah gugatan praperadilan Setya Novanto  dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar pada 29 September 2017 lalu.

Fredrich mengatakan timnya sudah berkomunikasi dengan Setya Novanto ihwal langkah hukum yang akan mereka ditempuh. Setya Novanto, menurut Fredrich, menyerahkan proses hukum itu pada tim kuasa hukum.

“Mengambil langkah itu wewenang tim kuasa hukum. Beliau sudah serahkan pada kami,” ujarnya. (tpi/nad)