Jalan Kampung Ambles, Dewan Minta Kontraktor Bertanggung Jawab

oleh
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sejumlah warga Krembangan Kidul, Gang Lebar, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, hari ini mengadu ke Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Selasa (10/3/2020). 

Dalam aduanya warga mengeluhkan soal  rusaknya jalan kampung akibat pengerjaan proyek box culvert. Karena hingga saat ini belum  ada upaya perbaikan yang dilakukan rekanan.

“Warga terpaksa patungan untuk memperbaiki jalan kampung imbas proyek yang tidak tergarap baik,” ujar Ketua RT 1 RW 3 Loediana Kelurahan Krembangan Kidul Gang Lebar Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan.

Menurut Loediana, akibat pengerjaan proyek Jalan kampung di RT 1 RW 3 Kelurahan Krembangan Kidul Gang Lebar Kelurahan Krembangan Selatan, sempat ambles akibat penggerusan tanah setelah proyek pemasangan box culvert dikerjakan.

“Box culvert memang sudah mengurangi banjir. Tapi pengerjaan kurang bagus. Ada rongga di jalan membuat ambles dan penggerusan berdekatan rumah warga,” ungkap Loediana.

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Bina Pematusan selaku Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) yang membawahi  proyek tersebut  ikut memantau selama pengerjaan betksngsung. Namun, penggerusan terjadi setelah musim hujan tiba.

“Waktu hujan terus kemarin itu sempat ambles lagi jalan sepanjang 90 meter. Penurunan tanah juga hampir satu meteran. Kami harus perbaiki sendiri bersama warga,” imbuh perempuan berhijab ini.

Demi keselamatan dan perbaikan jalan, pengurus RT menggalang dana kampung untuk perbaikan sendiri jalan yang rusak. Loediana pun mengaku harus memakai kas RT sekitar lebih dari Rp 3 Juta.

Padahal, peristiwa ini harusnya menjadi tanggung jawab pihak kontraktor yang dipilih dinas terkait untuk mengganti kerugian yang dialami warga.

“Lubang rongga dekat box culvert kami tumpuk pasir dan semen agar tak terjadi penggerusan,” jelas Loediana.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono meminta Pemerintah Kota Surabaya melalui dinas terkait, agar proyek pembangunan baik itu box culvert, paving atau penutupan saluran harus diamati secara serius dan di awasi cermat.

Selebihnya, apabila terjadi kelalaian ataupun kerusakan akibat jalannya suatu proyek, maka Pemkot perlu menindak tegas pihak kontraktor. Termasuk, mendorong kontraktor bersedia mengganti semua kerusakan yang ditimbulkan.

“Bisa melalui camat atau lurah bersangkutan. Ukuran, Kualitas dan spesifikasi harus sesuai ketentuan. Sehingga bila proyek kontraktor menimbulkan kerugian dan kerusakan akibat pembangunan itu menjadi tanggung jawab pihak kontraktor yang ditunjuk,” urai Baktiono.

Bahkan, dewan meminta kontraktor yang nakal tidak sekedar diberikan peringatan tapi juga dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist dalam lelang proyek pemkot. Tidak hanya nama perusahaan kontraktor tapi nama pengelola yang dimasukan daftar hitam.

“Mereka punya pegawai dan pekerja yang mungkin lalai dan harus diberikan peringatan. Kalau blacklist bisa diperlakukan pada perusahan ataupun orangnya (pemilik) sehingga kalau berdiri lagi dengan nama lain perusahaan tetap ketahuan,” tegas anggota Fraksi PDIP ini. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.