Janggal, Sidang Terdakwa Penghina Jokowi Ditunda karena Kesalahan Jaksa

Dosen UHAMKA, Jakarta, Alfian Tanjung yang ditahan polisi lantaran ceramahnya di Masjid Mujahidin Surabaya menyinggung soal PKI.

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Aroma kejanggalan kembali tercium dalam sidang kasus uajran kebencian dengan terdakwa Alfian Tanjung di Pengaduilan Negeri Surabaya, Rabu (27/9). Majelis Hakim PN harus mendunda sidang lantaran jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa di persidangan.

“Sidangnya ditunda satu minggu, silahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan,” kata Hakim Dedi Fardiman diruang sidang cakra PN Surabaya, Rabu (27/9).

Kepala Kejaksaan Tanjung Perak, Rachmat Supriyadi saat dikonfirmasi malah tak bisa berkomentar banyak terkait penundaan sidang ini. “Minggu depan kami pastikan bisa hadirkan terdakwa ke persidangan,” katanya.

Sebelumnya juga, kesalahan fatal dilakukan Kejaksaan Tanjung Perak sehingga mengakibatkan Alfian diputus bebas melalui putusan sela oleh majelis hakim PN Surabaya. Ada tiga kesalahan jaksa yang diamini majelis hakim, semuanya menyangkut surat dakwaan.

Pertama, jaksa salah menulis surat pelimpahan perkara yang semestinya ke Pengadilan Negeri Surabaya, tapi ditulis ke Pengadilan Negeri Tanjung Perak.

Kedua, tidak sinkronnya dakwaan ke satu dengan lainnya, terkait masalah tempus atau waktu kejadian.  Dan yang ketiga adalah terkait jeratan pasal yang didakwakan dianggap tidak jelas.

Atas putusan itu, jaksa tidak melakukan upaya hukum dan melanjutkan memperbaiki isi dakwaan sesuai dengan putusan hakim dan melimpahkan kembali perkara ini ke PN Surabaya.

Sementara Abdulah Alkatiri, ketua tim kuasa hukum Alfian Tanjung mempertanyakan profesionalisme. Setelah membuat begitu banyak kesalahan, pihaknya kini mempertanyakan ketidakmampuan jaksa menghadirkan kliennya ke persidangan.

“Terlebih yang menyidangkan perkara ini langsung Kajari Tanjung Perak, masak sekelas Kajari tidak mampu berkomunikasi dengan Pihak Polda Metro Jaya. Tentunya patut dipertanyakan kinerja dan profesionalismenya,”ujar Abdulah Alkatiri usai persidangan tadi.

Selain itu, Abdulah Alkitiri juga mempertanyakan tentang dakwaan baru yang akan didakwakan pada Dosen UHAMKA itu, mengingat pada dakwaan sebelumnya sudah ditolak oleh Hakim yang sama. Menurutnya, saat ini pihaknya telah berperang melawan konstruksi dakwaan jaksa melalui adu strategi.

“Bukan hanya jaksa yang punya dakwaan alternatif, kita juga pakai strategi, namanya eksepsi alternatif. Kenapa alternatif, karena kami sedang melakukan upayan hukum banding. Jadi kami optimis jika dakwaan jaksa bakal ditidak diterima,” katanya.

Terkait materi banding yang dilakukannya, Abdulah menyebut, jika perkara kliennya tidak bisa disidangkan di peradilan umum.

“Karena materi ceramahnya berhubungan dengan Pilkada, sehingga menyangkut kewenangan absolut, yang berhak menyidangkan kasus nya adalah peradilan khusus bukan peradilan umum,” ujar Abdullah.

Alfian Tanjung  disangka melakukan tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, atau dengan sengaja menunjukkan, menyebarkan kebencian atau rasa permusuhan kepada orang lain. Dia dijerat pasal 156 KUHP atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Ujaran kebencian tersebut diketahui di video yang diunggah di Youtube pada 26 februari 2017. Saat itu, Ustad Alfian Tanjung berceramah kuliah subuh di Masjid Al Mujahidin Perak Surabaya.

Di tengah-tengah ceramahnya, Dia sempat menyinggung pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga menghina mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Dalam ceramah tersebut juga menyebutkann pemerintahan Jokowi dengan sebutan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dihadapan ratusan Jamaah yang ada di masjid tersebut. (ady)