Japfa Comfeed dan Pokphan Terbukti Lakukan Kartelisasi Ayam

oleh

japfa-comfeed-dan-pokphanGLOBALINDO.CO, JAKARTA – PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), dan PT Malindon Feedmill Tbk (MAIN) secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik kartelisasi ayam di Indonesia. Praktik kartelisasi itu diungkap oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang putusan yang digelar kemarin. Praktik kartelisasi itu didasarkan atas afkir dini dua juta parent stock (PS) pada September 2015.

Atas putusan tersebut, KPPU menetapkan pembatalan perjanjan pengafkiran PS yang diteken perusahaan pada 14 September 2015. Dalam amarnya, KPPU menetapkan total denda Rp 119,67 miliar bagi para perusahaan.

Sedangkan bagi CPIN dan JPFA dikenakan denda maksimal sebesar Rp 25 miliar dan MAIN senilai Rp 10,83 miliar.

Menurut majelis komisi, peraturan afkir dini yang dikeluarkan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang mengharuskan para perusahaan untuk melakukan afkir dini tahap pertama dua juta PS dari enam juta PS dinilai permintaan dari para pengusaha.

Menanggapi putusan KPPU ini, PT Japfa Comfeed merasa keberatan. Japfa menilai, KPPU telah keliru memutuskan adanya kartel terkait afkir dini dua juta parent stock (PS).

“Para terlapor pada hakekatnya hanya menjalankan dan tunduk pada instruksi pemerintah,” kata kuasa hukum Japfa, Riril Rizkiyana.

Sebelumnya, KPPU telah memeriksa 12 perusahaan terlapor yang diduga melakukan praktik kartel atau pengaturan ketersediaan ayam di pasaran.

Kedua belas perusahaan itu adalah adalah PT Charoen Pokphand Jaya Farm Tbk (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, dan PT Hybro Indonesia.

“Dugaan kartel ayam masih dalam proses musyawarah majelis. Kurang lebih seminggu yang lalu masing-masing investigator maupun terlapor menyampaikan kesimpulan dari hasil-hasil persidangan sebelumnya,” kata Ketua KPPU, Syarkawi Rauf.

“Dalam musyawarah, investigator menyampaikan banyak hal termasuk kerugian yang dialami industri maupun konsumen dengan adanya kartel itu,” tambahnya.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.