Jokowi Bentuk Satgas Saber Pungli, Boleh Gunakan Senpi untuk Hadapi Ancaman

Dari kiri: Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno sebegai Ketua Satgas Saber Pugli, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, Menkopolhukam Wiranto (penganggung jawab satgas) dan Menkumham Yasonna Laoly

Dari kiri: Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno sebegai Ketua Satgas Saber Pugli, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, Menkopolhukam Wiranto (penganggung jawab satgas) dan Menkumham Yasonna Laoly

GLOBALINDO, JAKARTA – Keseriusan Presiden Joko Widodo memberantas pungli di semua lini ditunjukkan dengan membentuk satuan tugas (satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Untuk menyokong tugasnya, satgas ini bahkan boleh menggunakan senjata api jika situasi penindakannya masuk kategori berat.

“Langkah kongkret melawan pungutan liar dimulai dari kepala daerah memberi contoh yg baik. Pungli melemahkan daya saing kita,” tulis Presiden Jokowi di akun twitter resminya, @jokowi, Kamis (21/10). Satgas Saber Pungli ini dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016.

Selain pembentukan satgas, presiden juga membuka  saluran khusus untuk menerima laporan adanya pungli di nomor SMS 1193 dan call center 193. Ada juga website www.saberpungli.id.

Terkait bekal senpi yang dipegang anggota satgas, ini karena tugasnya untuk menindak kejahatan pungli akan menghadapi tingkat ancaman yang berbeda-beda. Dalam situasi tertentu saat menjalankan tugas, anggota satgas rawan menjadi korban.

“Upaya paksa juga ada. Kalau misalnya melawan dan sebagainya, secara hukum,” ujar Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, Irjen Dwi Priyatno di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10).

Dwi mengatakan, upaya dan wewenang penindakan yang bisa dilakukan satgas  tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satgas tersebut, yang menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

“Bisa saja ada ancaman serius. Jangan sampai petugas jadi korban. Harus di-back up,” ujarnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, dalam menjalankan tugas satgas nantinya, penggunaan senjata juga harus melalui koordinasi apabila ancaman dinilai cukup besar.

“Hakikat ancamannya itu bisa dengan kekuatan dan cara bertindak. Jadi kami harus koordinasi,” kata Dwi. (vin/gbi)

Ini Susunan Satgas Saber Pungli:

Penanggungjawab:
Menko Polhukam

Ketua Pelaksana:
Inspektur Pengawasan Umum Polri

Wakil Ketua Pelaksana I:
Inspektur Jenderal Kemendagri

Wakil Ketua Pelaksana II:
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Sekretaris:
Staf Ahli di Lingkuman Kementerian Koordinator Polhukam

Anggota dari unsur:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kejaksaan Agung
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Hukum dan HAM
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
6. Ombudsman RI
7. Badan Intelijen Negara
8. Polisi Militer TNI.