Jokowi-JK Kritik Sikap Ketidaktaatan Hukum Setya Novanto

Setya Novanto bersama Jokowi dan JK dalam sebuah kesempatan.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengkritik sikap Setya Novanto yang selalu mangkir dari pemeriksaan KPK. Jokowi-JK menilai, sikap yang ditunjukkan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan sikap ketidaktaatan kepada hukum.

“Semua kita ini harus taat hukumlah. Jangan mengada-ada saja,” kata JK usai meresmikan Iradiator Merah Putih dan Laboratorium Radioisotop di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Serpong, Banten, Rabu (15/11/2017).

Setya Novanto menolak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan dalih harus meminta izin presiden terlebih dahulu untuk memeriksa dirinya.

(Baca Juga: Dipanggil KPK untuk Diperiksa, Setya Novanto Malah ke Kupang)

“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” sentil Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Rabu (15/11/2017).

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi memang mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD sebelumnya menilai penyidik KPK tidak perlu meminta izin Presiden terlebih dahulu jika ingin memeriksa Setya Novanto.

“Cukup alasan bagi KPK memanggil paksa dan melakukan penahanan,” ucap Mahfud.

Setya Novanto hari ini kembali tak menghadiri pemeriksaan di KPK. Sedianya, ia hendak diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Saat ditanya mengapa tak menghadiri pemeriksaan KPK, Novanto menjawab, dirinya harus membaca pidato pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018.

“Iya, ini kan pembukaan masa sidang, saya harus pidato,” kata Setya Novanto saat hendak memasuki ruang Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, telah mengirim surat pemberitahuan ketidakhadirannya ke KPK melalui kuasa hukumnya.(dtc/kcm/ziz)