Jual Beli Jabatan Jadi ‘Bisnis’ Lama Bupati Nganjuk, Ini Harganya

oleh
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan yang sudah lama dia lakukan selama menjabat bupati dua periode (2008-2013 dan 2013-2018).
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan yang sudah lama dia lakukan selama menjabat bupati dua periode (2008-2013 dan 2013-2018).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tetap nekat melakukan praktik suap yang sudah lama dia jalankan yakni menjual jabatan di pemerintahannya. Taufiqurrahman menjual jabtaan di linkungan Pemkab Nganjuk dengan harga yang bervariasi, mulai Rp juta hingga ratusan juta.

“Harganya beda-beda per wilayah,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).

Menurut Basaria, Bupati Nganjuk memasang tarif untuk para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menduduki posisi strategis di pemerintahannya. Kebetulan pada saat operasi tangkap tangan, kemarin, Taufiqurrahman kepergok melakukan transaksi suap menyuap dengan dua anak buahnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hajar dan kepala sekolah SMPN 2 Ngronggot, Suwandi.

“Untuk SD ada yang Rp 10 juta sampai Rp 25 juta. SMP sudah barang tentu akan lebih besar lagi, begitu juga kadis,” ujar Basaria.

Basaria menerangkan, uang suap untuk menduduki jabatan tersebut dikumpulkan oleh Suwandi. Kepala SMPN Ngronggot inilah yang menjadi orang kepercayaan Bupati Nganjuk untuk menghimpun duit suap jual beli jabatan. (Baca: KPK Sita Duit Suap Jual Beli Jabatan Pejabat Pemkab ke Bupati Nganjuk).

“Pengumpulan uang ini dilakukan oleh SW (Suwandi) kepercayaan pihak bupati. Biasanya kalau butuh langsung hubungi beliau,” katanya.

Basaria menyebut Taufiqurrahman sebagai orang yang nekat, karena masih berani menerima suap di tengah perkara korupsinya yang lain masih diproses di Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Sudah diingatkan juga, nekat itu juga. Jangankan teman-teman, kami sendiri juga bingung, nekat banget,” kata Basaria.

KPK, lanjut Basaria, sejatinya sudah lama memantau praktik ilegal yang dilakukan Bupati Nganjuk dua periode ini. “KPK menemukan indikasi praktik ini sudah lama di Kabupaten Nganjuk, sudah lama dipantau,” tuturnya.

Taufiqurrahman sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK awal Desember 2016 dalam kasus dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Namun, lewat praperadilan Taufiqurrahman bisa mengalahkan KPK dan status tersangkanya gugur.

Berdasarkan putusan hakim praperadilan, KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi Taufiqurrahman ke Kejagung bulan lalu.  “Posisi di sana sedang lakukan lidik (penyelidikan), tetapi masih nekat juga,” kata Basaria.

Terkait OTT kemarin, Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan oleh tim penindakan KPK. Taufiqurrahman diduga menerima uang suap sebesar Rp 298 juta terkait jual beli jabatan.

Dalam operasi tangkap tangan ini, tim Satgas KPK mengamankan total 20 orang. 12 di Jakarta dan delapan orang di Nganjuk. Dari 20 orang tersebut, KPK menetapkan lima orang tersangka.

Mereka adalah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 2 Ngronggot Suwandi (SUW), Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk Ibnu Hajar (IH), Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Mokhammad Bisri (MB) dan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Nganjuk Hariyanto (H). (lip/bs/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *