Justice Collaborator Ditolak, KPK Banding Vonis untuk Penyuap Damayanti

Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (rompi oranyee) bisa ikut berharap hukumannya diringankan berdasar banding yang diajukan KPK. Di tingkat pertama, penyuap Anggota Komisi V DPR RI Damayanti itu divonis empat tahun penjara.

Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (rompi oranyee) bisa ikut berharap hukumannya diringankan berdasar banding yang diajukan KPK. Di tingkat pertama, penyuap Anggota Komisi V DPR RI Damayanti itu divonis empat tahun penjara.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya tak puas dengan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir 4 tahun penjara. Lembaga antirasuah akhirnya melayangkan banding atas putusan tersebut dengan harapan vonis terhadap Abdul Khoir bisa lebih ringan.

“Kami menyatakan akan banding dalam putusan putusan Abdul Khoir, karena Abdul Khoir memang kami tahu adalah pelaku tapi saat yang sama membantu KPK untuk mengungkap jaringan di kasus itu. Kami anggap yang bersangkutan sudah dijadikan JC (justice collaborator) dan membuka jaringan dan kami dapat akses lebih,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam temu wartawan di gedung KPK Jakarta, Senin (13/6).

Vonis yang dijatuhkan hakim itu memang lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Abdul Khoir divonis 2 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp200 juta subisder 5 bulan kurungan. (Baca: Penyuap Damayanti Divonis 4 Tahun, Hakim Tolak Status Justice Collaborator).

Dalam sidang pada Kamis (9/6) yang dipimpin hakim Mien Trisnawati itu, Abdul Khoir divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Abdul Khoir terbukti menyuap empat anggota Komisi V DPR yaitu Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Hakim menilai bahwa Abdul Khoir bertindak sebagai pelaku utama sehingga berperan aktif dalam menggerakan para pengusaha lainnya untuk memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V DPR. Menurut hakim, status justice collabolator (JC) yang ditandatangani pimpinan KPK tertanggal 16 Mei 2016 tidak tepat dan tidak dapat dijadikan pedoman.

“Pengadilan Negeri tingkat pertama mengatakan karena dia (Abdul Khoir) adalah pelaku utama jadi memberatkan dengan 4 tahun penjara, tapi kami masih berharap kesaksian-kesaksian yang bersangkutan untuk kasus lain, dan dia juga menyesali perbuatannya. Kami berharap banyak kepada pengadilan tingkat kedua mudah-mudahanan status beliau sebagai JC diperhitungkan dalam putusan banding,” tambah Laode.

Abdul Khoir memberikan uang kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sejumlah Rp 15,606 miliar dan SGD 223.270 dan 1 telepon seluler 6 senilai Rp 11,5 juta serta membantu Joni Laos untuk memberikan uang kepada Amran sejumlah Rp 1,5 miliar. Abdul Khoir juga memberikan uang kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Andi Taufan Tiro sejumlah Rp 2,2 miliar dan SGD 462.789; pemberian kepada Kapoksi PKB Musa Zainuddin sejumlah Rp 4,8 miliar dan SGD 328.377.

Selanjutnya memberikan kepada anggota Komisi V fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sejumlah 328 ribu dolar Singapura serta anggota Komisi V fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto sebesar SGD 404.000 ribu. (ant/gbi)