Kalla-Luhut Rebutan Kue Besar Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

oleh
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berselisih pendapat dengan Wapres Jusuf Kalla.
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berselisih pendapat dengan Wapres Jusuf Kalla terkait megaproyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang bernilai hampir Rp 100 triliun.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan nampaknya tak mau megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya diatur sendiri oleh atasannya. Luhut memaksa berseberangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal investor yang akan menggarap megaproyek bernilai hampir Rp 100 triliun itu.

Luhut tetap membuka pintu masuknya investor dan teknologi lain meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memutuskan Jepang untuk menggarap proyek itu. Luhut pun nekat berselisih pendapat secara terbuka dengan Kalla untuk menolak kesepakatan yang telah diambil atasannya.

Dalam siaran persnya, Luhut mengatakan pemerintah masih melakukan kajian proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang diperkirakan selesai pada Maret 2018. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Selasa lalu.

Pemerintah akan membandingkan hasil kajian antara Korea Selatan, Jepang dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selama ini Jepang menggunakan teknologi narrow gauge, sementara Korea Selatan menggunakan teknologi standard gauge dengan lebar trek 1.435 mm. (Baca juga:Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Mulai Dibangun 2019).

Luhut juga mengatakan pemerintah akan mencari pilihan yang terbaik dalam menentukan pendanaan proyek tersebut. “Jadi jangan sampai nanti ada orang lain (selain Jepang) bisa mendanai lebih murah, tapi kami (tetap) ambil mereka (Jepang),” kata Luhut.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini juga menyatakan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh membebani keuangan negara.

“Jangan sampai pembengkakan utang berlebihan yang tidak jelas pengembaliannya. Indonesia sekarang tuh sudah berbeda dengan dulu, tidak bisa asal berutang saja,” katanya.

Diketahui, Wapres Kalla telah memutuskan akan menggandeng Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa pemerintah telah memutuskan menggunakan teknologi narrow gauge buatan Jepang.

Keputusan ini dibuat dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama dengan perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Duta Besar Jepang Masafumi Ishii pada Rabu (13/12).

“Iya (kesepakatan dengan Jepang), ukuran rel (narrow gauge) tidak akan ada perubahan,” kata Budi usai konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/12).

Narrow gauge merupakan tipe rel kecil dengan lebar 1.067 milimeter. Budi mengatakan penggunaan narrow gaugeakan membuat pembangunan rel simultan dengan jalur kereta Jawa Utara yang telah ada sebelumnya. “Dan anggarannya lebih terjangkau,” kata dia.

Jepang memperkirakan pendanaan akan mencapai Rp 51 triliun dengan skema pinjaman menggunakan dana APBN. Namun, mengenai besaran biaya proyek, Kalla belum menyepakati permintaaan Jepang.

“Kami minta harga turun. Wapres minta anggaran dioptimalisasi sehingga lebih rendah,” tuturnya. (kat/adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *