Kata Kapolri, Dua Daerah Ini Paling Rawan Konflik di Pilkada Serentak 2018

oleh
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal tito Karnavian dan Panglima TNI untuk memetakan daerah yang rawan konflik serta sumber provokasi di Pilkada serentak 2018.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal tito Karnavian dan Panglima TNI untuk memetakan daerah yang rawan konflik serta sumber provokasi di Pilkada serentak 2018.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kepolisian RI menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memetakan daerah rawan konflik pada Pilkada serentak 2018. Ada dua daerah yang dianggap paling rawan gesekan horizontal antar pendukung pasangan calon yakni Jawa Barat dan Papua.

“Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan itu Jabar sebagai lumbung terbesar, kemudian Papua di daerah timur,” ujar Kapolri di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

Selain dua daerah tersebut, Kalimantan Barat juga dinilai rawan konflik karena sensitif terhadap isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Untuk mereduksi konflik, Polri akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak yang berkepentingan untuk menjaga situasi keamanan nasional tetap kondusif menjelang dan selama rangkaian Pilkada 2018.

“Ini adalah saatnya pendekatan dengan semua stakeholderyang terkait dengan pilkada,” kata Tito

Terkait persiapan pengamanan pilkada serentak 2018, Polri menggelar Apel Kasatwil 2017 bertema ‘Polri yang Profesional, Modern, dan Tepercaya dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2018’. Acara ini juga membahas evaluasi kinerja internal publik.

Apel Kasatwil merupakan agenda tahunan Polri yang sebelumnya didahului Rapat Pimpinan Polri-TNI. Apel Kasatwil 2017 yang diselenggarakan Akademi Kepolisian, Semarang pada 9 – 11 Oktober 2017 diikuti oleh 546 kasatwil yang terdiri dari 33 kapolda, 33 kepala biro operasional, dan 461 kapolres.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang menginstruksikan kepada TNI dan Polri menyiapkan pengamanan ekstra pada perhelatan Pilkada serentak pada pertengahan tahun 2018. Jokowi meminta agar TNI-Polri memetakan dan mengantisipasi potensi friksi atau konflik yang rawan terjadi setiap penyelenggaraan pesta demokrasi.

“Pemetaan potensi friksi itu harus punya sehingga preventif bisa dilakukan,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi juga meminta Polri untuk memetakan secara detiil sumber-sumber provokasi yang biasanya menebar fitnah jelang tahun Pemilu.

“Sumber-sumber yang yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan secara detil. Siapa dan akan melakukan apa, intelijen kita harus punya data komplet mengenai ini,” kata Jokowi. (kc/bmb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *