Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Bekas yang Jatuh di Papua

Pesawat Grand Caribou yang jatuh di Papua pada 31 Oktober 2016 lalu.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pengadaan alat utama system persenjataan (Alutsista) TNI tengah diobok-obok penegak hukum. Di saat Komisi Pemberantasan Korupsi memperkarakan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland 101 dan Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pengadan Alutsista di TNI dan Kemenhan, Kejaksaan Agung tak mau ketinggalan mengusut dugaan rasuah pengadaan pesawat terbang  yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua, 31 Oktober 2016 lalu.

Kejagung memberi perhatian khusus pada pesawat terbang itu karena pengadaan bekas tersebut diperkirakan mencapai angka Rp 116 miliar. Apalagi, pesawat itu jatuh setelah baru satu bulan beroperasi.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Warih Sadono menyatakan penyidikan dugaan pengadaan pesawat tersebut masih berjalan dengan mengumpulkan alat bukti. Terutama terkait dengan informasi jaminan asuransi yang cair dan sudah masuk ke rekening pemda.

Saat ditanya apakah penyidik akan turut memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya terkait dengan izin pengoperasian, Warih berdalih pihaknya belum berencana melakukan pemeriksaan terhadap Menhub.

“Belum ada rencana ke arah sana (pemeriksaan Menhub),” kata Warih.

Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) menyatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga, pesawat udara hanya dapat digunakan hingga batas 30 tahun.

Pesawat itu diproduksi pada 1960 dibuat pabrikan Viking Air Limited (De Havilland) di Kanada dan direka ulang oleh Pen Turbo Aircraft Inc (Penta Inc).

Reka ulang pesawat dilakukan dengan mengganti mesin dan beberapa komponen lainnya sebelum dijual kembali kepada pihak swasta rekanan Pemerintah Daerah Puncak Papua yang memenangi proyek pengadaan senilai Rp 116 miliar.

FMPP-Papua dalam laporan kepada Kejaksaan Agung pada September 2016 menyebutkan pengadaan pesawat Grand Caribou menghabiskan dana sebanyak Rp 116 miliar, bahkan dengan biaya lain-lainnya mencapai Rp 146 miliar.

Dana untuk pembelian pesawat tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Puncak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan sudah dibayarkan 100 persen.

Sebelumnya, konsultan hukum Papua Decy Violent Riwu mengharapkan Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan pesawat Grand Caribou senilai Rp 116 miliar pada tahun 2015 di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. (ant/nad)