Kejati Jatim Berencana Memeriksa Kembali Anggota DPRD Jatim

oleh
Richard Marpaung.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim siap memenuhi permintaan data yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keputusan itu merupakan upaya dalam menuntaskan penyidikan dugaan kasus korupsi Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Richard Marpaung mengatakan akan siap membantu PPATK dengan memberikan data yang cukup.

“Jika ada hambatan maupun kekurangan data, Kejati siap membantu PPATK menyediakan yang kurang,” kata Richard Marpaung, Rabu (10/10/2018).

Dalam progres penyelidikan, lanjut Richard, kasus P2SEM tinggal menunggu LHA (laporan hasil analisa) dari PPATK dan terus berkoordinasi terkait penulusuran aliran dana kasus P2Sem. Sebab, kuat dugaan aliran dana kasus ini mengalir ketiga orang terkait.

“Karena masalah perbankan, kami serahkan ke PPATK. Dan melengkapi apa saja yang kurang, maupun diminta oleh PPATK. Kami juga masih menunggu LHA nya,” jelas Richard.

Ditanya terkait laporan tim Jaksa yang melakukan pemaparan di PPATK, Richard memastikan laporan itu sudah ada. Tapi, pihaknya enggan merincikan dengan alasan laporan dari tim Jaksa ini bersifat rahasia.

“Pasti ada laporan dari tim terkait hasil pemaparan di PPATK. Tapi sifatnya (laporan) rahasia. Jadi kami masih menunggu LHA dari PPATK,” tegasnya.

Menyoal saksi-saksi anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 yang rencananya akan diperiksa kembali, mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejati Jatim ini lagi-lagi mengaku perlu adanya hasil dari PPATK. Dengan adanya laporan maupun hasil dari PPATK, Richard menegaskan bahwa hal itu sebagai acuan guna pemanggilan saksi-saksi kembali.

“Masih menunggu LHA dari PPATK. Dari situ nantinya dapat diketahui siapa saja pihak-pihak yang ada kaitannya dengan alirang dana P2SEM,” pungkasnya.

Dana hibah P2SEM senilai lebih dari Rp 200 miliar dari Pemprov Jatim mengalir ke ratusan kelompok masyarakat pada 2008 silam. Untuk memperoleh dana hibah itu, proposal harus mengantongi rekomendasi anggota DPRD Jatim. Pada pelaksanaannya, terjadi penyelewengan.

Kejati Jatim mengusut kasus ini sejak 2009 dan sudah banyak dihukum, termasuk Ketua DPRD Jatim saat itu, almarhum Fathorrasjid. Kasus dibuka lagi setelah saksi kunci, dr Bagoes ditangkap di Malaysia Desember 2017 lalu, setelah buron sejak ditetapkan tersangka pada 2010 lalu. Dokter Bagoes kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong Sidoarjo. (Adi/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *