Kembali Galang Dukungan, Pansus Angket KPK Datangi KemenPAN-RB

Gedung KemenPAN-RB yang didatangi Pansus Hak Angket KPK.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pansus Hak Angket KPK kembali menggelar roadshow penggalangan dukungan. Setelah mendatangi Polri dan Kejaksaan Agung, kini giliran KemanPAN-RB yang didatangi Pansus Angket KPK.

Sejumlah hal akan ditanyakan, terutama berkaitan dengan pekerja di lingkungan KPK.

“Karena KPK menerima ABPN, berlaku Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kami kaitkan dengan pekerja-pekerja yang ada di KPK,” kata anggota Pansus Hak Angket KPK, John Kennedy Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

(Baca Juga: Pansus Hak Angket DPR Galang Dukungan ke Kejaksaan Agung)

Pertanyaan Pansus kepada Menpan-RB nantinya bisa berkembang. Namun, tetap berkisar soal kepegawaian dan birokrasi di KPK. John menuturkan, hingga hari ini, Menteri Asman Abnur telah mengkonfirmasi kehadirannya ke rapat Pansus, Senin siang.

“Tapi namanya menteri barangkali dadakan dipanggil Presiden bisa saja,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Dalam rangkaian kerjanya, Pansus sudah mengunjungi beberapa lembaga negara. Di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dua institusi penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Awal pekan lalu, Pansus menyambangi Mabes Polri dan Kantor Kejaksaan Agung untuk bertemu dengan dua pimpinan lembaga itu. Terkait pegawai KPK, angota Pansus Mohammad Misbakhun menyebut ada 17 penyidik KPK yang pengangkatannya menyalahi prosedur.

Menurut dia, hal itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

“Penyimpangannya mengenai pengangkatan. Pengangkatan penyidik yang sebelumnya pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap. Mereka itu adalah anggota Kepolisian,” kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK dilakukan pada 2012, namun baru dirilis pada 2017.(kcm/ziz)