Kemendagri dan Pemenang Lelang e-KTP Abaikan Aturan dan Rekomendasi LKPP

Gamawan Fauzi saat menjabat Menteri Dalam Negeri mempamerkan sistem  pembuatan e-KTP.

Gamawan Fauzi saat menjabat Menteri Dalam Negeri mempamerkan sistem pembuatan e-KTP.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Kementerian Dalam Negeri tidak pernah mengikuti rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam melaksanakan tender pengadaan e-KTP. Hal itulah yang memantik kecurigaan lembaga antirasuah hingga mencuatkan adanya penyimpangan dalam lelang proyek berbiaya Rp 6 triliun itu.

“Saran LKPP tidak diikuti. Karena itu LKPP mundur tidak mau mendampingi (lagi). Seingat saya ada beberapa saran dari LKPP, tolong di-cross check ke Pak Setyo Budi, salah satu Direktur di LKPP,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Jumat (21/10).

Agus tak menampik pernyataan mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi bahwa Kemendagri sudah berkoordinasi dengan LKPP dalam pengadaan lelang proyek e-KTP. Tetapi Kemendagri dan para pemenang lelang tak pernah memperhatikan rekomendasi LKPP.

Rekomendasi LKPP yang diabaikan kedua pihak tadi antara lain terkait sistem tender yang harus menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik (e-procurement ) sesuai aturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, Agus mengatakan, para pejabat pembuat komitmen juga tidak mengindahkan saran LKPP agar pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket.

Beberapa paket itu meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina dan lainnya.

”Sehingga setiap barang itu bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul (dikerjakan) perusahaan yang kompeten. Karena dia (Kemendagri) yang awasi spek dari setiap barang pendukung, waktu delivery dan lain-lain,” kata Agus.

Agus menyadari karena dirinya sudah menjabat di KPK, dia pun menyarankan awak media mengkonfirmasi lebih jauh kepada LKPP. Itu untuk menghindari konflik kepentingan.

“Tidak ada saran yang diikuti atau dipatuhi saat itu. Tapi lebih baik tanya orang LKPP,” ujarnya.

Diketahui kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP sudah disidik KPK sejak kepemimpinan dijabat Abraham Samad Cs. Ketika itu Agus Rahardjo masih Kepala LKPP.

Proyek pengadaan E-KTP sejauh ini baru menjerat dua orang tersangka. Di antaranya yakani mantan Direktur Pengelolaaan Administrasi Informasi di Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman.

Namun KPK memastikan tak akan berhenti di dua orang itu dalam mengusut kasus yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2 triliun ini. (Baca: Nama-nama Penting Ini Disebut Nazaruddin Kecipratan Aliran Duit e-KTP)(kc/gbi)