Kemendagri Hapus 1.300 Perda Bermasalah

No comment 649 views

kemendagriGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menghapus 1.300 Perda (peraturan daerah) yang dinilai bermasalah dengan kebijakan nasional.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo menargetkan hingga Juni mendatang akan ada sekira 3.000 Perda bermasalah yang selesai dihapuskan.

Tjahjo mengatakan, masalah Perda tersebut salah satunya bisa menghambat pertumbuhan investasi di daerah. Tjahjo mengatakan, Perda-Perda tersebut akan selesai dibereskan pada Juni.

“Kami menyisir, mana Perda-Perda termasuk Permendagri dan PP yang menghambat investasi. Mana yang mempersulit perizinan daerah langsung kita mintakan untuk dipotong,” kata Tjahjo Kumolo, kemarin.

Mendagri mengatakan, salah satu contoh Perda yang menghambat investasi adalah soal izin usaha. Hingga saat ini ketika hendak membangun izin usaha diperlukan IMB, izin prinsip dan segala sesuatu yang tertuang dalam perda.

Ia mengatakan, seharusnya ketika pengusaha hendak melakukan izin usaha tak perlu dipersulit dengan berbagai Perda. Sebab hal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain Perda yang menghambat investasi, Tjahjo juga mencontohkan ada beberapa Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Lalu, ada juga perda-perda yang bersinggungan dengan SARA.

Berangkat dari hal itulah, saat ini Mendagri sedang memproses dan menginventarisir Perda yang bermasalah tersebut. Nantinya setelah diinventarisir, Mendagri akan melayangkan surat permintaan penghapusan Perda- Perda tersebut ke daerah.

“Kalau dari pusat ada 3.226, di Kemendagri sendiri sudah ada 30 persen yang kami pangkas. Jadi kami mendahului Pusat, baru nanti di daerah,” ujar Tjahjo.(rci/ziz)