Kemenkeu Naikkan DAU Semua Provinsi untuk Pilkada , Jatim Tertinggi

Grafis APBN untuk Dana Alokasi Umum.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batal memangkas dana lokasi umum (DAU) untuk 12 provinsi tahun 2018. Sebaliknya, DAU semua provinsi akan naik untuk menyokong penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.

“Umumnya tentu akan dibelanjakan biaya untuk pemilu (pilkada). Ini untuk mencegah kegaduhan di tahun politik pada 2018 nanti, yang bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta.

DAU merupakan salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya, untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Boediarso menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya DAU 12 provinsi turun dengan nominal total Rp 541 miliar. Penurunan terbesar yaitu Papua Rp 103,3 miliar. Selain itu, DAU 217 kabupaten/kota juga semestinya turun Rp 5,6 triliun. Penurunan terbesar sebesar Rp 176 miliar. Namun, tidak dijelaskan kabupaten/kota yang mengalami penurunan terbesar tersebut.

Menurutnya, agar tidak ada penurunan DAU, pemerintah memperkecil kenaikan DAU dari 21 provinsi dan 291 kabupaten/kota. “Kami usulkan adanya penyesuaian ke bawah secara proporsional untuk daerah yang alami kenaikan DAU dan penyesuaian ke atas yang menurun DAU-nya,” kata Budiarso.

Di sisi lain, daerah-daerah kepulauan dengan luas wilayah laut yang luas dipastikan bakal tetap mendapat alokasi DAU yang lebih besar. Sedangkan, Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang tidak mendapat DAU. Alasannya, karena kapasitas fiskal yang besar seiring tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Artinya dia mandiri. Tapi, dari transfer (daerah), tetap dia dapat Dana Bagi Hasil (DBH) pajak,” ucapnya

Sekadar catatan, pada tahun 2017 ini, Provinsi Jawa Timur tercatat menerima DAU tertinggi sebesar Rp 40,2 triliun. Urutan kedua Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 37,5 triliun  disusul Jawa Barat Rp 34,7 triliun.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, pemerintah menganggarkan DAU sebesar Rp 410,8 triliun, terdiri atas DAU murni Rp 401,1 triliun dan kurang bayar atas sisa penundaan sebagian DAU pada 2016 senilai Rp 9,7 triliun. (kad/bmb)